Tolak Eksekusi Rumah Jalan Dr Soetomo, Beberapa Ormas Tuding Ada Mafia Peradilan di PN Surabaya

SuaraJatim.id - Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Timur bersama Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim, Forum Komunikasi Pejuang dan Pemerhati Agraria Lingkungan (FKPPAL), serta sejumlah elemen masyarakat lainnya dengan tegas menolak rencana eksekusi rumah di Jalan Dr. Soetomo, nomor 55, Surabaya.

Rumah itu dijadwalkan dieksekusi pada 27 Februari 2025 besok. Mereka menilai kasus ini sebagai bentuk kesewenang-wenangan yang didukung oleh praktik mafia tanah dan peradilan.

Pembina GRIB Jaya Jawa Timur David Andreasmito mengatakan, proses hukum yang melibatkan Tri Kumala Dewi, pemilik lahan tersebut, telah dipenuhi dengan berbagai kejanggalan.

Menurutnya, supremasi hukum di Indonesia saat ini sedang mengalami kehancuran akibat ulah oknum mafia yang bermain dalam sistem peradilan. Sebagai bentuk perlawanan, ribuan massa dari berbagai organisasi akan dikerahkan untuk mengadang proses eksekusi yang dinilai tidak adil tersebut.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Surabaya Turun Tangan, Pengelola Bale Hinggil Jelaskan Awal Konflik dengan Penghuni

“Kami akan mengerahkan ribuan massa dari GRIB Jaya Jatim, FKPPAL, MAKI Jatim, PSHT Surabaya, serta elemen masyarakat lainnya untuk membela hak Ibu Tri Kumala Dewi,” katanya didampingi Ketua MAKI Jatim Heru Satriyo, Selasa (26/2/2025).

Tak hanya melakukan aksi massa, mereka juga akan mengajukan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Isinya yaitu desakan agar pemerintah turun tangan dalam menyelesaikan kasus ini dan memberantas mafia tanah serta peradilan yang diduga telah memanipulasi hukum demi kepentingan pribadi.

Kasus ini bermula dari kepemilikan lahan oleh Laksamana Soebroto Joedono. Ia mendapatkan izin menempati rumah tersebut dari TNI AL pada 1972. Setelah membeli rumah itu melalui proses pelepasan resmi dari TNI AL, hak kepemilikan kemudian diwariskan kepada Tri Kumala Dewi.

Hingga kini Tri Kumala Dewi masih menempatinya. Ia juga telah memenuhi semua persyaratan administratif. Termasuk pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Namun, sengketa muncul ketika Hamzah Tedjakusuma mengeklaim kepemilikan tanah itu berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Gugatan yang diajukannya hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) akhirnya dimenangkan oleh Tri Kumala Dewi.

Baca Juga: Pacitan Porak-poranda Diterjang Longsor: 6 Rumah Tertimbun dan Sejumlah Jalan Terputus

Persoalan semakin rumit ketika SHGB yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai tanah negara pada 23 September 1980 ternyata diperjualbelikan. Awalnya, Hamzah Tedjakusuma menjual SHGB tersebut kepada istrinya: Tina Hinderawati Tjoanda. Tanah itu kemudian dijual lagi kepada Rudianto Santoso.