Gubernur Khofifah Ungkap Rahasia Jatim Sukses Tekan Korupsi: Digitalisasi Jadi Kunci!

SuaraJatim.id - Komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi yang teguh dilakukan Pemerintah Provinsi Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

KPK memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemprov Jatim sebagai provinsi peringkat kedua peraih Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IKPD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024, Kategori Pemerintah Provinsi pada Wilayah Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK.

Piagam Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK RI Setyo Budianto kepada Gubernur Khofifah pada Rakor Penguatan Kepala Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan bebas korupsi pasca pelantikan kepala daerah di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (19/3/2025). 

Selain Pemprov Jatim, penghargaan serupa tingkat provinsi diberikan kepada Pemprov Jateng dan disusul tertinggi ketiga dari Kalimantan Barat.

Baca Juga: Gubernur Khofifah: RKH Abdul Hamid Itsbat Tokoh Inspiratif, Warisan Keilmuannya Harus Dijaga

Gubernur Khofifah mengatakan, penghargaan ini merupakan buah kerja keras dan wujud komitmen yang dilakukan seluruh jajaran Pemprov Jatim dalam upaya pencegahan korupsi.

“Alhamdulillah Indeks Nilai MCP Jatim pada tahun 2024 mencapai 94 persen, capaian MCP Jatim ini berada di atas rata-rata nasional yang angka 76 persen,” kata Gubernur Khofifah.

Tidak hanya itu, yang menarik dalam penyerahan penghargaan hari ini, selain Pemprov Jatim, tiga pemerintah kota di Jatim juga mendapat Apresiasi Peraih MCP tertinggi . Tiga daerah tersebut yakni Kota Surabaya, Kota Blitar dan Kota Mojokerto.

"Ini artinya komitmen mencegah korupsi sudah menjadi nafas yang tidak hanya dilakukan Pemprov Jatim tapi juga oleh pemda di Jatim,” imbuhnya.

Lebih lanjut Gubernur Khofifah menjelaskan, terdapat delapan sasaran area IKPD MCP yang menjadi fokus dari KPK. Yaitu perencanaan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan BMD, optimalisasi pendapatan dan penguatan APIP.

Baca Juga: Presdien Prabowo Resmikan 17 Stadion Serentak di Gelora Delta Sidoarjo

"Delapan hal tersebut turut menjadi fokus kami untuk menghilangkan potensi terjadinya korupsi. Dengan digital sistem yang telah kita terapkan di Pemprov Jatim, menjadi benteng kuat dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” pungkasnya.