Bahas Erupsi Gunung Semeru, Ini yang Diwanti-wanti Ketua DPR Puan Maharani!

SuaraJatim.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa erupsi Gunung Semeru harus ditangani dengan mengutamakan keselamatan warga dan para pendaki.

Penegasan itu disampaikan menyusul meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang kembali mengalami erupsi besar pada Rabu (19/11/2025).

"Keselamatan dan keamanan warga harus menjadi prioritas, termasuk bagi pendaki yang sempat terjebak saat erupsi Semeru," kata Puan, Kamis (20/11/2025).

Erupsi Gunung Semeru memuntahkan awan panas guguran sejauh 13 kilometer dan memicu peningkatan status menjadi Level IV atau Awas.

Kondisi tersebut membuat seluruh kegiatan masyarakat, terutama di zona berbahaya, harus segera dihentikan.

Puan juga meminta pemerintah daerah dan aparat terkait memastikan evakuasi berlangsung cepat dan terarah.

"Kami meminta pemerintah daerah dan aparat terkait untuk memastikan evakuasi berlangsung cepat, terarah, dan berlandaskan pada rekomendasi PVMBG," ujarnya.

Ia menekankan bahwa proses evakuasi di sekitar lereng Gunung Semeru harus dilakukan secara terukur. Pada saat erupsi terjadi, warga sempat panik dan banyak yang memerlukan bantuan cepat.

“Pastikan tak ada warga di sekitar lereng Semeru yang tertinggal untuk dievakuasi. Semua warga harus diselamatkan,” tegas Puan.

Ketua DPR juga menyoroti keberadaan 178 pendaki yang sempat terjebak di kawasan Ranu Kumbolo. Pendaki tidak dapat turun karena jalur licin, gelap, dan rawan longsor.

Petugas akhirnya memutuskan menahan seluruh pendaki untuk bermalam demi keamanan. Semua pendaki dipastikan selamat karena awan panas bergerak ke arah Gladak Perak.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) menutup semua akses pendakian termasuk Ranu Kumbolo setelah status erupsi Gunung Semeru dinaikkan PVMBG menjadi Level IV. Zona sektoral 20 kilometer arah selatan–tenggara dinyatakan berisiko tinggi sehingga akses publik harus ditutup total.

Puan berharap kebijakan penutupan ini dipatuhi semua pihak. Ia juga menekankan pentingnya memastikan keamanan lokasi pengungsian, termasuk logistik, air bersih, layanan kesehatan, hingga perlindungan kelompok rentan.

"Pemerintah daerah harus memastikan lokasi pengungsian benar-benar aman dan layak," kata Puan.

Selain itu, Puan meminta informasi resmi pemerintah disampaikan secara cepat dan tidak tumpang tindih. Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi terpadu antara BNPB, PVMBG, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga relawan agar penanganan berjalan tanpa hambatan.