Fabiola Febrinastri | RR Ukirsari Manggalani
Rabu, 14 Januari 2026 | 18:57 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Apel Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026 di Lapangan PT Petrokimia Gresik dan menyerahkan secara simbolis 30 piagam penghargaan K3 dari total 717 penghargaan K3 (Dok: Pemprov Jatim)

SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Apel Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026 di Lapangan PT Petrokimia Gresik, Rabu (14/1/2026).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengajak seluruh stakeholder untuk menguatkan ekosistem pengelolaan K3 nasional yang profesional, andal, dan kolaboratif, sebagaiama tema yang diangkat secara nasional tahun ini.

Hal itu penting terutama karena pengelolaan K3 yang profesional, andal dan kolaboratif menjadi fondasi pembangunan nasional berkelanjutan.

Tema tersebut juga sejalan dengan Nawa Bhakti Satya Pemprov Jatim, khususnya Jatim Kerja. Yang menempatkan perlindungan pekerja, peningkatan kualitas lingkungan kerja, serta produktivitas sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.

"Keselamatan dan kesehatan kerja bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan nilai luhur yang menjamin hak setiap pekerja untuk pulang dengan selamat. Karena itu, Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus memperkuat budaya K3 yang berkelanjutan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” kata Khofifah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan K3 kepada 717 perusahaan di wilayah Jawa Timur (Dok: Pemprov Jatim)

Ia menegaskan, membangun ekosistem K3 berarti membangun keterhubungan yang utuh di antara seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, dunia usaha sebagai inovator, serta pekerja sebagai subjek utama sekaligus mitra aktif.

Sinergi ini diperkuat oleh peran akademisi dan asosiasi profesi sebagai sumber pengetahuan dan praktik terbaik, serta media sebagai penggerak literasi dan kesadaran publik.

"Tidak ada satu pihak pun yang mampu mengelola K3 sendirian. Kolaborasi menjadi kunci utama agar sistem K3 berjalan efektif dan berkelanjutan," ujarnya.

Atas sinergi dan kolaborasi tersebut, Pemprov Jatim kata Khofifah, telah menerima sejumlah penghargaan dari kementerian Ketenagakerjaan RI.

Baca Juga: Presiden Resmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Gubernur Khofifah Dukung Generasi Unggul NKRI

Awal tahun 2026, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan K3 kepada 717 perusahaan di wilayah Jawa Timur. Yang meliputi 9 Bupati/Wali Kota penerima Penghargaan Pembina K3 Terbaik, 354 perusahaan penerima penghargaan Zero Accident, 154 perusahaan penerima penghargaan Sistem Manajemen K3 (SMK3), 104 perusahaan penerima penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2 HIV/AIDS), serta 96 perusahaan penerima penghargaan Program Penanggulangan Tuberkulosis (P2 TB).

"Berkat sinergi dan kolaborasi kita semua, Alhamdulillah Pemprov Jawa Timur diwakili Gubernur telah menerima penghargaan Pembina K3 terbaik nasional selama 6 kali berturut-turut. Juga di tahun 2025 kembali Pemprov Jawa Timur menerima penghargaan sebagai provinsi dengan kinerja pengawasan Ketenagakerjaan terbaik itu juga karena Sinergi dan kolaborasi kita semua," ucapnya.

Kendati telah meraih sejumlah prestasi, ia menegaskan pengelolaan K3 harus terus ditingkatkan. Peningkatan tersebut lanjutnya, harus dilandasi profesionalisme yang berbasis pada kompetensi, praktik terbaik, dan integritas dalam setiap pengambilan kebijakan.

"Setiap kebijakan K3 harus berbasis data, berani menolak praktik kerja yang berisiko, serta konsisten menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Tak hanya itu, menurutnya sistem K3 yang dibangun juga harus andal dan mampu menghadapi berbagai krisis maupun situasi darurat.

"Keandalan sistem K3 hanya dapat dicapai melalui perencanaan yang matang, pelatihan yang berkelanjutan, serta evaluasi yang dilakukan secara jujur dan terbuka," tambahnya.

Load More