Kursi Kosong yang Memicu Amuk Dewan: Saat Sekda Sumenep Dihantam Mosi Tak Percaya

SuaraJatim.id - Ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumenep penuh ketegangan pada Selasa (21/7/2026). Di tengah tumpukan berkas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 yang krusial bagi masa depan daerah, sebuah kursi kosong justru menjadi pusat perhatian dan memantik api kemarahan.

Kursi itu seharusnya diduduki oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Agus Dwi Saputra. Namun, untuk kedua kalinya, sang Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu absen dalam rapat pembahasan anggaran.

Ketidakhadirannya bukan sekadar soal bangku yang kosong, melainkan dianggap sebagai simbol runtuhnya etika komunikasi antar-lembaga.

Kesabaran para wakil rakyat tampaknya sudah mencapai titik nadir. Satu demi satu anggota Banggar melontarkan protes keras.

Puncaknya, sebuah pernyataan keras meluncur dari meja dewan: Mosi tak percaya. Tak hanya itu, rapat pembahasan anggaran 2027 yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu pun resmi diputuskan untuk ditunda.

Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Baginya, ini bukan lagi soal teknis kehadiran, melainkan soal martabat institusi.

"Ini bukan sekadar persoalan hadir atau tidak hadir. Tetapi ini menyangkut penghormatan terhadap institusi DPRD," tegas Zainal dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com. "Seharusnya ada komitmen untuk menghormati proses pembahasan anggaran yang sudah disepakati."

Di sisi lain, reaksi mengejutkan justru datang dari Agus Dwi Saputra. Mengetahui dirinya dihantam mosi tak percaya, sang Sekda tetap terlihat tenang.

Alih-alih membela diri secara agresif, ia justru menyambut serangan tersebut sebagai obat kuat untuk kedisiplinannya.

Baca Juga: Terseret Skandal Nikah Siri dan Penelantaran Anak, Kursi Suwondo di DPRD Blitar Resmi Dicopot

"Bagi saya, itu kritikan bagus agar kita lebih disiplin dan menghargai waktu," ujar Agus.

Ia berdalih bahwa absennya dalam rapat penting tersebut bukan sebuah kesengajaan untuk mangkir, melainkan karena adanya tugas mendesak di luar kota yang tidak bisa ditinggalkan.

Namun, bagi Banggar DPRD, alasan tugas luar kota tidak cukup kuat untuk melegitimasi penundaan pembahasan anggaran masa depan Sumenep.