Kadis ESDM Jatim Resmi Ditahan, Khofifah: Saya Hormati Proses Hukum

SuaraJatim.id - Di atas kertas, sistem perizinan berusaha saat ini seharusnya berjalan mulus dan transparan melalui jalur daring Online Single Submission (OSS).

Namun, di balik layar Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, kecanggihan teknologi itu diduga sengaja dibuat lumpuh oleh oknum birokrasi demi mengalirkan pundi-pundi rupiah ke kantong pribadi.

Puncaknya terjadi pada Jumat (17/4/2026). Aris Mukiyono, sang Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, tak lagi bisa mengelak.

Ia resmi mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim bersama dua anak buahnya, OS (Kabid Tambang) dan H (Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang ditemui di Asrama Haji Sukolilo, menyatakan sikap tegasnya untuk tidak mengintervensi kasus ini.

"Iya, kita semua tentu menyerahkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum). Karena ini proses sedang berjalan, kita menghormati proses yang sedang berjalan ya," ujar Khofifah dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.

Hasil penyidikan Kejati Jatim mengungkap fakta yang menggetarkan. Praktik ini bukan sekadar pungli "recehan", melainkan pemerasan sistematis dengan tarif yang telah dipatok.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo, memaparkan modus operandi para tersangka yang diduga sengaja memperlambat dokumen izin.

Meskipun syarat perusahaan sudah lengkap dan sistem OSS sudah hijau, izin tetap "tertahan" di laci meja jika pemohon tak kunjung datang membawa amplop.

Baca Juga: Aris Mukiyono Tersangka! Saat Uang Pelicin Menyeret Kepala Dinas ESDM Jatim ke Pusaran Korupsi

"Jika tidak memberikan uang, izin bisa tidak kunjung terbit," ungkap Wagiyo.

Tarifnya bervariasi tergantung jenis "layanan". Untuk percepatan perpanjangan izin pertambangan, pemohon diminta menyetor antara Rp50 juta hingga Rp100 juta.

Jika itu adalah izin tambang baru, angkanya melonjak hingga Rp200 juta. Bahkan untuk sektor air tanah (SIPA) yang skalanya lebih kecil, pungutan tetap ditarik di kisaran Rp5 juta hingga Rp20 juta.

Hingga saat ini, penyidik mencatat total dana yang berhasil dikumpulkan dari praktik culas ini mencapai angka fantastis, yakni Rp2,36 miliar.

Satu poin menarik dalam kasus ini adalah perlindungan bagi para pelapor. Kejati Jatim menegaskan bahwa para pengusaha atau pemohon izin yang terpaksa memberikan uang karena merasa terdesak dan dipersulit tidak akan diposisikan sebagai pemberi suap.

"Pemohon yang memberikan uang karena terpaksa tidak diposisikan sebagai pemberi suap, melainkan bagian dari praktik pemerasan," tegas Wagiyo. Hal ini diharapkan memicu lebih banyak korban untuk berani bersuara membongkar praktik serupa.