BGN Segel Dua SPPG di Pamekasan Akibat Fasilitas Kumuh

SuaraJatim.id - Niat mulia pemerintah untuk memerangi stunting dan memperbaiki gizi masyarakat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pamekasan justru menemui tembok besar. Alih-alih menjadi pusat kesehatan, beberapa titik pelayanan justru ditemukan jauh dari kata layak.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan paksa operasional dua unit SPPG, yakni SPPG Yayasan As-Salman dan SPPG Kemala Bhayangkari.

Langkah drastis ini diambil setelah tim pengawas menemukan realita lapangan yang mengkhawatirkan yakni adanya sarana prasarana yang jauh di bawah standar nasional.

Keputusan penutupan ini bukan tanpa alasan. Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Pamekasan, Hariyanto Rahmansyah Tri Arif, mengungkapkan bahwa inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Pusat menemukan berbagai pelanggaran fatal.

Bukan hanya fasilitas yang usang, "nyawa" dari layanan ini, yaitu menu makanan, juga ditemukan bermasalah.

"BGN meminta agar kedua SPPG tersebut segera melakukan perbaikan total sesuai ketentuan. Jika sudah memenuhi standar, baru kemungkinan diizinkan beroperasi kembali," tegas Hariyanto, Rabu (22/4/2026).

Ternyata, masalah ini bukan sekadar kasus tunggal. Penutupan dua SPPG tersebut diduga hanyalah puncak dari gunung es.

Data mengejutkan dirilis oleh Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pamekasan, yang menyebutkan sebanyak 45 dari total 117 SPPG di wilayah tersebut menyandang status "bermasalah".

Ketua Satgas MBG Pamekasan, Sukriyanto, membeberkan potret buram dapur-dapur gizi tersebut. Mulai dari kondisi tempat masak yang kotor, sirkulasi udara yang buruk, hingga pola penyajian makanan yang ceroboh dan tidak higienis.

Baca Juga: Predator Berkedok Guru Ngaji di Pamekasan: Nasib Pilu Dua Santriwati Terperangkap Trauma Menahun

"Hasil pemantauan sepekan terakhir menunjukkan banyak dapur yang belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Kami sudah melayangkan teguran keras kepada para pengelola," ujar Sukriyanto. (ANTARA)