Berpura-pura Jadi Turis: Siasat Licin Haji 'Jalur Belakang' Terbongkar di Bandara Juanda

SuaraJatim.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menemukan praktik keberangkatan haji nonprosedural dengan biaya ratusan juta rupiah dan modus berlapis.

Sejak Kloter 1 diberangkatkan pada 22 April hingga Kloter 99 pada 17 Mei 2026, sebanyak 37.179 jemaah calon haji Embarkasi Surabaya telah diterbangkan menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Juanda.

Seluruh proses berjalan lancar berkat penerapan layanan Makkah Route, sistem pemeriksaan keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan langsung di Indonesia sebelum jemaah berangkat.

Melalui skema tersebut, jemaah tidak lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat tiba di Arab Saudi. Proses kedatangan menjadi lebih cepat, tertib, dan efisien, sekaligus memangkas antrean panjang di bandara tujuan.

Namun di balik kelancaran layanan itu, Imigrasi Surabaya juga menghadapi gelombang upaya keberangkatan haji ilegal yang terus bermunculan.

Selama periode 1 hingga 8 Mei 2026, petugas Imigrasi Surabaya menggagalkan keberangkatan 18 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga hendak menunaikan ibadah haji secara nonprosedural.

Mereka terdiri dari 8 laki-laki dan 10 perempuan yang berasal dari berbagai daerah seperti Bangkalan, Sampang, Banjarmasin, Kuala Kapuas, Semarang, Gunungkidul, hingga Bone.

Mereka diketahui mencoba terbang melalui rute Surabaya–Kuala Lumpur lalu melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari berpura-pura menjadi wisatawan ke Malaysia hingga mengaku akan kembali bekerja di Arab Saudi menggunakan visa kerja dan iqomah.

Namun, saat dilakukan pemeriksaan mendalam dan profiling penumpang, petugas menemukan indikasi kuat bahwa tujuan sebenarnya adalah berhaji tanpa jalur resmi.

Baca Juga: Nasib Layanan Pasien Jantung RSUD dr Soetomo Usai Kebakaran: Manajemen Siapkan Skema Darurat

Fakta yang paling mencolok adalah besarnya biaya yang telah disetor para calon jamaah kepada pihak tertentu. Beberapa di antaranya mengaku telah membayar antara Rp200 juta hingga Rp290 juta untuk pengurusan tiket, hotel, visa, tasreh, hingga aplikasi nusuk.

Ironisnya, sebagian dokumen penting bahkan disebut baru akan diberikan setelah mereka tiba di Malaysia atau Arab Saudi.

Praktik ini menunjukkan masih maraknya jaringan pemberangkatan haji nonprosedural yang memanfaatkan tingginya animo masyarakat untuk berangkat ke Tanah Suci, meski tanpa kepastian legalitas.

Dalam salah satu kasus, sistem aplikasi perlintasan keimigrasian bahkan mendeteksi penumpang yang masuk daftar Subject of Interest (SOI).

Penumpang tersebut sebelumnya pernah ditunda keberangkatannya di Bandara Soekarno-Hatta karena dugaan serupa. Temuan itu memperkuat dugaan adanya pola terorganisir dalam upaya pengiriman jamaah haji ilegal melalui jalur transit luar negeri.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, menegaskan bahwa penguatan pengawasan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari risiko penipuan maupun persoalan hukum di negara tujuan.