- Sebanyak 1.408 pekerja mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Pasuruan agar siap beroperasi pada 14 Juli 2026.
- Progres fisik bangunan di Purworejo dan Desa Lajuk telah melampaui 80 persen dengan fasilitas modern ramah disabilitas.
- Sekolah ini akan menampung ratusan siswa yang dijadwalkan mulai menempati fasilitas baru pada 11 Juli 2026 mendatang.
SuaraJatim.id - Sebanyak 1.408 pekerja tengah berpacu dengan waktu, bekerja maraton hingga 16 jam per hari membangun Sekolah Rakyat di Pasuruan yang akan beroperasi pada 14 Juli 2026 mendatang.
Berdasarkan pantauan per 17 Juni 2026, kemajuan fisik bangunan di kedua lokasi telah melampaui angka 80 persen. Di wilayah Purworejo, Kota Pasuruan, progres telah mencapai 80,921 persen. Sementara di Desa Lajuk, Kabupaten Pasuruan, pembangunan sedikit lebih unggul di angka 82,28 persen.
"Secara realistis, Juli kita kejar," ujar Deska, Site Engineer Manager PT Nindya Karya.
Optimisme serupa juga disampaikan rekannya, Mahendra, yang memastikan bahwa seluruh sumber daya dikerahkan demi mencapai target penyelesaian bulan depan.
Kemegahan mulai terlihat nyata di lokasi proyek. Bukan hanya ruang kelas yang berjejer rapi, sekolah ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang kelas wahid. Mulai dari asrama siswa yang nyaman, aula serbaguna yang luas, masjid, hingga kantin modern.
Bangunan ini dirancang ramah disabilitas dengan pemasangan guiding block (jalur pemandu) dan ramp (tangga landai) untuk memastikan setiap siswa memiliki akses yang setara tanpa hambatan fisik.
Yuli Prihatini, Kepala Sekolah SRMP 28 Kota Pasuruan, tak bisa menyembunyikan kekagumannya saat meninjau fisik bangunan.
"Sisi fisik bangunannya luar biasa, Alhamdulillah," ungkapnya. Lokasi baru ini nantinya akan menampung 50 siswa lama dan 270 siswa baru.
Di sisi lain, persiapan untuk pindahan besar-besaran sudah dijadwalkan pada 11 Juli 2026, tepat sebelum agenda Open House dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Sebanyak 240 siswa di wilayah Kabupaten juga bersiap menempati hunian baru mereka.
Baca Juga: Mengaku Wartawan dan LSM, Makelar Kasus Gadungan di Pasuruan Gondol Rp120 Juta demi Sabu
Menutup rangkaian peninjauan, Tenaga Ahli Menteri Sosial, Fajar WH, mengingatkan bahwa momen ini adalah fase krusial. Bukan hanya soal fisik bangunan, tapi soal bagaimana ruh pendidikan berpindah ke wadah yang lebih layak.
"Tinggal kemudian mengawal fase krusial transisi operasional dari Sekolah Rakyat rintisan ke Sekolah Rakyat permanen," pungkas Fajar. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Mengaku Wartawan dan LSM, Makelar Kasus Gadungan di Pasuruan Gondol Rp120 Juta demi Sabu
-
Jeritan Petani Silo Jember Saat Ladang Nafkah Mereka Terancam Markas Militer
-
Pendaftar Sekolah Rakyat di Sampang Membludak, Panitia Utamakan Kelompok Ini
-
Komplotan Debt Collector Gadungan Tak Berkutik Saat Peras Warga di Jalanan Pasuruan
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
-
Detik-detik Gibran Tiba di Istana Wapres Pasca-Mundur: Relawan Rebutan Salaman, Ada Dorong-dorongan
-
Usai Gibran Ajukan Surat Resign dari RI-2, Prabowo Unggah Ucapan Selamat Hari Ayah
-
Babak Baru Politik RI: Gibran Resmi Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti
Terkini
-
Keputusan Mundur dari Wapres: Kemenangan Gibran, Kekalahan Puan dan Kawan-Kawan
-
AtlasGo Suntikkan Teknologi AI untuk Deteksi Calon Pembeli Properti yang Benar-Benar Siap Transaksi
-
Beli Barcode MyPertamina di E-Commerce, Komplotan Pelangsir BBM di Jember Raup Untung Kilat
-
Hutan Suci Bukan Ladang Bisnis! Masyarakat Adat Tengger Tolak Keras Proyek Hotel di Kawasan Bromo
-
Gubernur Khofifah & DPRD Jatim Setujui Raperda APBD 2027: Fokus Layanan Dasar, Pertumbuhan Ekonomi