Premanisme Berkedok Ormas Bayangi Kawasan Industri, Polda Jatim Bentuk Posko Lindungi Investasi

SuaraJatim.id - Tingginya arus investasi di Jawa Timur kini dihadapkan pada ancaman yang tak bisa dipandang sebelah mata. Praktik premanisme, pungutan liar hingga intimidasi terhadap pelaku usaha berpotensi menjadi batu sandungan bagi iklim investasi di salah satu motor ekonomi nasional tersebut.

Ancaman itu muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan, pungutan liar, intimidasi terhadap pelaku usaha, penguasaan lahan parkir dan jasa pengamanan secara ilegal, pemalangan akses perusahaan, hingga konflik ketenagakerjaan yang berkembang menjadi gangguan keamanan.

Jika tidak diantisipasi, persoalan tersebut bukan hanya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berisiko menurunkan kepercayaan investor serta menghambat pertumbuhan ekonomi.

Berangkat dari kondisi itu, Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Jawa Timur menggagas Posko Siaga Industri sebagai strategi deteksi dini untuk mencegah aksi premanisme di kawasan industri.

Program tersebut merupakan bagian dari Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Kementerian Hukum Angkatan XIV Tahun 2026 yang digagas Kasubdit II Ditintelkam Polda Jatim AKBP Edi Hartono.

"Program tersebut dirancang sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya aksi premanisme dan aktivitas organisasi kemasyarakatan yang berpotensi mengganggu iklim investasi di kawasan industri Jawa Timur," kata AKBP Edi Hartono, Selasa (1/9/2026).

Posko Siaga Industri dirancang bukan sekadar sebagai titik pengamanan, melainkan menjadi pusat koordinasi antara kepolisian, pengelola kawasan industri dan para pemangku kepentingan dalam membaca potensi gangguan sebelum berkembang menjadi persoalan serius.

Pada tahap awal, Ditintelkam Polda Jatim membentuk tim efektif untuk menyusun arah kebijakan dan strategi implementasi program tersebut.

Langkah itu kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, praktisi hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan, termasuk Pemuda Pancasila.

Baca Juga: Kado HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Gubernur Khofifah Gratiskan Naik Trans Jatim pada 17 Agustus 2026

Selain membangun koordinasi, tim juga melakukan pemetaan terhadap kawasan industri yang dinilai memiliki potensi kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dua kawasan yang menjadi prioritas adalah Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik.

Pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan pola pengamanan berbasis deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai potensi gangguan, terutama praktik premanisme yang dapat menghambat aktivitas perusahaan.

Hasil pembahasan kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Nota Kesepahaman antara Ditintelkam Polda Jatim dan PT SIER.

Dokumen tersebut memuat komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, deteksi dini hingga penanganan cepat terhadap potensi gangguan keamanan di kawasan industri.

"Kami berharap melalui kerja sama tersebut, PT SIER dapat menjadi kawasan industri yang aman, nyaman dan terbebas dari praktik premanisme maupun aktivitas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan," ujar Edi.