516 Korban Keracunan, Bupati Sidoarjo Ultimatum BGN Soal Perizinan: Ini Harus Tegas!

SuaraJatim.id - Dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, menjadi alarm keras bagi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di tengah penanganan ratusan korban yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG dari SPPG Kalitengah, Tanggulangin, Bupati Sidoarjo Subandi turun langsung melakukan inspeksi.

Hasilnya, persoalan yang mencuat tidak hanya berhenti pada dugaan keracunan massal. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menemukan masih ada puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya yang belum mengantongi izin.

Berdasarkan data yang disampaikan Subandi, dari total 170 SPPG yang berdiri di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 31 di antaranya belum memiliki izin.

Kondisi tersebut membuat Pemkab Sidoarjo meminta agar SPPG yang belum berizin dihentikan sementara.

“Total SPPG yang ada di Sidoarjo 170. Yang masih belum ada izin, 31,” kata Subandi.

Ia menegaskan, keberadaan puluhan SPPG tanpa izin harus menjadi perhatian serius Badan Gizi Nasional (BGN), terutama setelah munculnya kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan santri.

“Apabila yang 31 belum izin, sementara tak suruh berhenti dulu. Yang sudah ada izinnya seperti ini lagi, apalagi yang enggak ada perizinannya,” tegasnya.

Subandi mengatakan persoalan mekanisme dan tata kelola MBG sepenuhnya menjadi kewenangan BGN. Pemerintah daerah, kata dia, lebih fokus pada penanganan para korban yang menjalani perawatan medis.

Baca Juga: Keracunan Massal Santri Usai Santap MBG Jadi Perhatian Khusus Bupati Sidoarjo

Dari data terbaru Pemkab Sidoarjo, sebanyak 516 pasien tercatat terdampak dalam peristiwa tersebut. Sebanyak 427 pasien telah diperbolehkan pulang, sementara 88 pasien masih menjalani perawatan dan satu orang masih dalam tahap observasi.

“Insyaallah pasien tertangani dengan baik,” ujarnya.

Namun, Subandi menilai kasus ini tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Ia meminta BGN Pusat melakukan pengawasan ekstra terhadap seluruh SPPG, khususnya untuk mencegah peristiwa serupa kembali terjadi.

“Tadi kita sampaikan kepada BGN Pusat, jadi betul-betul ada pengawasan yang ekstra. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini lagi,” katanya.

Menurut Subandi, kasus dugaan keracunan massal di Tanggulangin harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG di Kabupaten Sidoarjo.

Ia menegaskan pemerintah daerah tidak bermaksud menghambat program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Namun, pelaksanaan program harus berjalan dengan tata kelola yang ketat agar tujuan memberikan makanan bergizi tidak justru berubah menjadi ancaman kesehatan bagi para penerimanya.