- Negara menanggung seluruh biaya pengobatan korban dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis di Jawa Timur.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan menyiapkan dana BTT untuk penanganan medis korban.
- Badan Gizi Nasional bersama Dinas Kesehatan setempat masih menyelidiki penyebab pasti dugaan keracunan makanan tersebut.
SuaraJatim.id - Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Jatim, Emil Elestianto Dardak, menegaskan biaya pengobatan korban dugaan keracunan MBG akan ditanggung negara.
"Harus ditanggung negara," kata Emil usai rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Kamis (3/9/2026).
Emil mengatakan Pemprov Jatim memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis yang diperlukan.
Langkah tersebut menjadi prioritas agar masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG, tidak menunda pemeriksaan ketika mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan.
Menurut Emil, Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan, termasuk obat-obatan dan logistik medis, tersedia bagi para korban.
"Pokoknya ditangani. Butuh logistik, kita dukung dari unit-unit Pemprov," ujarnya.
Ia menjelaskan mekanisme pembiayaan perawatan korban akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
Rumah sakit pemerintah memiliki mekanisme pembiayaan berbeda dengan fasilitas kesehatan swasta karena kasus tersebut tidak termasuk dalam skema pembiayaan BPJS Kesehatan.
Pemprov Jatim juga menyiapkan opsi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila kebutuhan penanganan korban melebihi anggaran yang telah tersedia di Dinas Kesehatan.
Baca Juga: Ujian Berat MBG: Ketika Nasi, Tempe, dan Telur Berujung Keracunan Massal di Pesantren Sidoarjo
“Kita punya BTT juga kalau sampai yang sudah teranggarkan di Dinas Kesehatan tidak memadai,” kata Emil.
Sementara terkait dugaan penyebab keracunan, Emil menyatakan pemerintah masih menunggu hasil penelusuran Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Dinas Kesehatan setempat.
Ia menegaskan pembenahan pelaksanaan program MBG menjadi kewenangan BGN. Pemprov Jatim, kata dia, akan terus memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya.
[ANTARA]
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Bencana Alam Tak Bisa Dihitung dengan Kalkulator
-
Cucu Diduga Bunuh Nenek di Palembang, Pelarian Pelaku Hanya Bertahan 50 Menit
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
Terkini
-
Gubernur Khofifah Terima Audiensi PT Wiraraja Madura Internasional dan Delegasi Investor Kawasan
-
Dipecat PDIP Usai Kunjungi Jokowi, Achmad Hidayat Singgung Eri-Armuji
-
Santriwati di Ponpes Malang Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual, Polisi Turun Tangan
-
Mimpi Ekspor ke Swedia Pupus, Gudang Kerajinan Jati di Ngawi Terbakar Hebat
-
Pembukaan MTQ Nasional XXXI, Gubernur Khofifah Dukung Kafilah Jatim untuk Berikan Hasil Gemilang