Indeks Terpopuler News Lifestyle

Aksi Tolak RUU KPK, BEM Unair Sebut Poin Ketidaksetujuan Jokowi Bualan

Chandra Iswinarno Jum'at, 13 September 2019 | 17:09 WIB

Aksi Tolak RUU KPK, BEM Unair Sebut Poin Ketidaksetujuan Jokowi Bualan
Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa Unair Gelar Aksi di DPRD Kota Surabaya, Jatim. [Suara.com/Arry Saputra]

Aksi digelar untuk menolak Revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dianggap bisa mematikan KPK.

SuaraJatim.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menggelar aksi di depan kantor DPRD Jawa Timur pada Jumat (13/9/2019).

Aksi digelar untuk menolak Revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dianggap bisa mematikan KPK.

Dalam aksi tersebut berbagai atribut berupa poster mereka bentangkan. Poster tersebut diantaranya bertuliskan, 'Jangan Kebiri KPK' lalu 'Berhenti Mengayomi Koruptor', dan 'Tolak Revisi UU KPK' serta 'KPK Dilemahkan Jokowi Kemana?'.

Korlap Aksi yang juga sebagai Presiden BEM Unair Agung Tri Putra mengatakan, empat poin yang tidak disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya bualan semata, lantaran proses revisi UU KPK masih berjalan.

"Dan ini menurut kami merupakan hal yang such a bull shit sebenarnya. Karena kemarin Bapak Presiden Jokowi dengan tergesa-gesa menyetujui adanya revisi UU KPK," kata Agung.

Agung juga mengatakan tindakan Jokowi dianggap tergesa-gesa untuk menyepakati adanya dewan pengawas. Menurutnya, KPK Adalah lembaga independen yang tidak perlu adanya dewan pengawas.

"Ini macam apa? Lembaga kita adalah lembaga independen. KPK adalah independen. Bagaimana lembaga independen bisa berjalan dengan adanya dewan pengawas," katanya.

Agung menambahkan tindakan Jokowi yang menyetujui revisi UU KPK merupakan langkah yang tidak konkrit. Presiden Jokowi dianggap telah mengkhinati dengan adanya pemilihan pimpinan KPK.

"Bapak Jokowi jika hanya berbicara di media massa tanpa adanya tindakan konkrit, itu hanya pengkhianatan terhadap pemilihan kemarin. Dia telah mengkhianati kita semua," ujarnya.

Menurut Agung persetujuan revisi UU KPK ada yang menunggangi di baliknya. Ia beralasan karena pengesahan revisi UUkP yang hanya dilakukan dalam 20 menit saja. Padahal jangka waktu yang ditentukan selama 60 hari.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait