SuaraJatim.id - Kepolisian Daerah Jawa Timur siagakan pasukan Asmaul Husna yang terdiri dari anggota Polwan dengan harapan mampu mendinginkan suasana demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur Jalan Indrapura Surabaya, Kamis (26/9/2019).
Untuk mengawal aksi menolak beberapa rancangan undang-undang kali ini Polri dan TNI menurunkan total 2.700 personel. Polisi juga memastikan seluruh personel tersebut tidak akan membawa peluru jenis apa pun.
"Pasukan ini diharapkan akan mendinginkan situasi. Pasukan ini kami bentuk sendiri untuk pendekatan yang berbeda," ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat mengecek pasukan di depan Gedung DPRD Jatim, Kamis pagi.
"Saya sudah diperiksa tidak ada peluru tajam maupun karet. Peluru hampa ada, itu pun nanti atas perintah. Jadi tidak seperti yang dibayangkan oleh para mahasiswa atau para masyarakat yang akan demo," ucapnya.
Baca Juga:Surabaya Dikepung Demo Mahasiswa Hari Ini, Gubernur Jatim Minta yang Sopan
Polda Jatim berjanji akan mengawal serta mengamankan para demonstran dengan pendekatan yang lebih humanis, asalkan para mahasiswa tetap melakukan aksi dengan tertib dan damai.
"Saya akan kawal dengan di belakang kami ada TNI dan Polri. Bahkan, ada Polwan yang akan menyambut para pedemo. Kami tidak seperti yang dipikirkan oleh para pedemo. Insya Allah kami akan dari awal sampai akhir, kami akan mengawal mereka dan anggota dewan akan menerima aspirasi mereka," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau peserta aksi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Jatim di Surabaya dilakukan secara santun.
Ribuan massa dari gabungan elemen mahasiswa hari ini dijadwalkan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura Surabaya. Tuntutannya yakni menolak beberapa rancangan undang-undang, antara lain RUU KUHP, menolak Undang-undang Pertanahan, Permasyarakatan dan Ketenagakerjaan.
"Prinsip menyampaikan aspirasi memang dijamin oleh Negara, namun proses untuk menyampaikannya haruslah tetap dalam kesantunan," ujarnya di Surabaya, Kamis (26/9/2019).
Baca Juga:Polwan Berhijab Putih Kawal Demo Mahasiswa, Kapolda: Tampilan Mereka Agamis
Selain itu, juga meminta pembatalan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Undang-Undang Sumber Daya Air serta beberapa tuntutan lainnya. Gubernur Khofifah berharap peserta aksi menyampaikan aspirasi dengan tetap menjaga ketertiban sosial dan hindari pesan-pesan yang membuat perspektif menjadi berbeda.
- 1
- 2
