SuaraJatim.id - Proyek pembangunan Bandara Kediri hingga saat ini masih terkendala karena ada puluhan pemilik lahan yang enggan melepasnya dengan alasan harga jual tanah yang tak sesuai.
Dari data yang dihimpun, ada 56 keluarga belum bersedia melepas lahannya. Mereka tersebar di tiga desa, yakni Desa/Kecamatan Grogol sebanyak 38 keluarga, Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan 3 keluarga dan Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan 15 keluarga.
“Setiap hari kami melakukan sosialisasi untuk membujuk mereka agar mau menjual tanahnya. Namun sepertinya mereka belum cocok dengan harganya,” kata Kepala Desa Grogol Suparyono seperti dilansir Beritajatim.com-jaringan Suara.com pada Selasa (14/1/2020).
Menurut Suparyono, harga yang ditetapkan sebesar Rp 10,5 juta per rhu (satu rhu 14 meter persegi), dinilai masih rendah oleh masyarakat dari penawaran sebelumnya, yakni Rp 15 juta per rhu.
Baca Juga:Proyek Bandara Kediri Kurang 17 Hektare Lahan yang Belum Dibebaskan
Lantaran itu, pemerintah desa berharap warganya bisa segera memberikan lahan mereka dengan ganti rugi tersebut kepada pemerintah.
“Harapannya mereka segera setuju dengan harga yang diberikan agar tidak terkena sanksi juga. Biar bagaimanpun mereka juga warga kita, saudara kita,” katanya.
Sementara itu, Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDI) Maksin Arisandi menyebut ada beberapa tawaran solusi kepada masyarakat yang belum bersedia menjual tanahnya.
Pihak PT SDI bersama dengan Pemkab Kediri akan melakukan tukar guling kepada warga dengan persetujuan bersama.
“Rencana tukar guling akan kita lakukan bersama dengan Pemkab. Namun kami belum menentukan tempatnya, kalau dari kami menentukan tetapi dari warga tidak menghendaki ya sama saja,” ungkapnya.
Baca Juga:Proyek Bandara Kediri Siapkan 372 Hektare dengan Nilai Invest Rp 6 Triliun
Untuk lokasinya, Arisandi mennyebut tidak jauh dari tempat tinggal sebelumnya.
“Rencananya ya di Tanjung Baru, namun nanti kembali lagi kepada warga nanti seperti apa,” katanya.
Namun jika rencana tukar guling tersebut gagal, Arisandi akan mengembalikan seluruh konsekuensinya kepada pemerintah.
“Ya kembali lagi proyek ini kan Proyek Strategis Nasional (PSN) jadi nanti kembali lagi kepada pemerintah."
