SuaraJatim.id - Ratusan tenaga outsourcing di lingkup Pemkot Blitar menggeruduk kantor Satpol PP. Sebanyak 275 tenaga outsourcing yang ditempatkan di Satpol PP tersebut mengadu karena honor yang mereka terima dipotong tanpa pemberitahuan sebelumnya.
"Bulan Februari ini dipotong Rp 100 ribu. Bulan Januari itu pernah dipotong, tapi untuk dana sosial," kata Joko, salah satu tenaga outsourcing Satpol PP, Jumat (6/3/20).
Para Banpol yang mengadu tersebut harusnya menerima bayaran Rp 1.950.000. Namun pada bulan Februari, mereka menerima potongan tanpa ada konfirmasi sebelumnya.
Sebanyak 275 tenaga Banpol di Satpol PP Kota Blitar berada di bawah naungan PT penyedia outsourcing. Kepada para Banpol, Pihak penyedia jasa outsourcing berjanji tidak memotong bayaran mereka namun nyatanya tetap dipotong.
Baca Juga:Virus Corona Merebak, Harga Empon-empon Merangkak Naik di Blitar
"Padahal mereka sudah berjanji tidak akan memotong sedikit pun tapi pada kenyataannya? Makanya kami mempertanyakan. Awal tahun biasanya juga ada kontrak baru tapi sampai sekarang juga masih belum ada. Tadi jawaban PT juga tidak memuaskan," ujarnya pria berperawakan besar yang sudah bekerja selama sepuluh tahun tersebut.
Seluruh Banpol yang bekerja di Satpol PP itu menyebar di berbagai Dinas dan lembaga. Beberapa diantaranya ditempatkan sebagai pengawal Wali Kota Blitar. Untuk mewujudkan protes tersebut, mereka harusnya piket sempat meninggalkan pekerjaannya untuk menyuarakan protes.
Sementara itu, Plt. Kasatpol PP Kota Blitar Hadi Maskun mengaku permasalahan honor tersebut murni antara Banpol dengan penyedia jasa outsourcing.
"Kami sudah meminta pihak penyedia outsourcing untuk menjelaskan kepada mereka. Kita akan fasilitasi. Dalam waktu dekat kami minta PT penyedia outsourcing untuk ke Kota Blitar untuk menjelaskan," imbuh Hadi usai menemui para Banpol.
Kontributor : Farian
Baca Juga:Kamar Mandi Rumdin Walkot Blitar Telan Dana Rp 80 Juta, Ini Kata Ketua DPRD
