Bupati juga dinilai oleh fraksi gabungan Partai Amanat Nasional, Demokrat, dan Golkar ini tidak mematuhi surat Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 700/12429/SJ tanggal 11 November 2019 perihal Rekomendasi Atas Pemeriksaan Khusus dan surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 131/25434/011.2/2019 tertanggal 10 Desember 2019 yang menindaklanjuti surat mendagri.
Fraksi Pandekar menyoroti pengosongan jabatan dan pemindahan pejabat dari rumah sakit daerah di Kabupaten Jember ke organisasi pemerintah daerah lainnya.
“Sehingga di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi, Rumah Sakit Daerah Kalisat, dan Rumah Sakit Daerah Balung banyak terjadi rangkap jabatan dan hal tersebut dibiarkan berlarut tanpa ada penggantinya,” kata Agusta.
Agusta juga mengingatkan ambruknya beberapa gedung milik pemerintah daerah yang baru diselesaikan pembangunannya.
Baca Juga:Nasdem: Jember Makin Buruk Kalau Dipimpin Bupati Faida
“Ambruknya bangunan tersebut telah mengakibatkan sejumlah korban luka, serta diperoleh indikasi terjadinya kerugian keuangan negara yakni keuangan pemerintah daerah,” katanya.
Fraksi Pandekar juga menyoroti penolakan terhadap fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah.
“OPD menolak hadir memenuhi undangan DPRD dengan alasan tidak diberikan izin oleh Bupati merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga DPRD,” kata Agusta.
Dengan sejumlah alasan tersebut, Fraksi Pandekar menyatakan DPRD Kabupaten Jember dapat menggunakan hak dan kewenangannya.
“Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yaitu Hak Interplasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Agusta.
Baca Juga:DPRD Pecat Bupati Faida karena Jember Tak Dapat Kuota CPNS 2019
“Catatan-catatan Fraksi Pandekar semata-mata bukan masalah politis, namun semua ini demi kebaikan kita bersama. Fraksi Pandekar tetap konsisten untuk meluangkan waktunya mencermati situasi atau kondisi yang terjadi di Kabupaten Jember. Di samping kami juga menerima masukan-masukan dari pemerhati dan masyarakat,” kata Agusta.
