SuaraJatim.id - Bupati Ipong Muchlissoni menanggapi santai terkait dua anak buahnya di Pemerintahan Kabupaten Ponorogo yang ikut dalam bursa bakal calon wakil bupati (Bacawabup) di Pilbup Ponorogo 2020.
Diketahui, dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Ponorogo ikut mendaftar dalam penjaringan Bacawabup Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Keduanya menduduki posisi strategis di lingkup Pemkab Ponorogo.
Yakni Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Bambang Tri Wahono, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Jamus Kunto.
Baca Juga:Pondok Pesantren Gontor Ponorogo Klaster Baru COVID-19
"Kalau ada PNS yang nyalon ya ndak papa, saya biasa-biasa saja," kata Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni dilansir dari Berita Jatim—jaringan Suara.com—Jumat (24/7/2020).
Ipong menilai PNS berhak mencalonkan dan dicalonkan dan memilih serta dipilih.
Terlebih, kedua anak buahnya itu sudah mengabdi ke negara lebih dari 30 tahun.
Beda dengan PNS yang baru mengabdi selama 10 tahun, mungkin biaya rekrutmen yang dikeluarkan negara belum kembali.
"Tapi meskipun begitu, kita tidak bisa melarang. Karena itu hak mereka," katanya.
Baca Juga:Gara-gara 1 Santri Positif Corona, Pondok Pesantren Gontor Diisolasi
Ipong mengungkapkan baru tahu dua anak buahnya itu ikut dalam bursa Bacawabup Ponorogo dari PKB setelah mereka mendaftar.
Ipong menyadari bahwa tak ada kewajiban meminta izin dalam hal itu.
Setelah mendapat rekomendasi dan sebelum mendaftarkan diri ke KPU, barulah yang bersangkutan harus mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
"Nanti kalau mereka dapat rekomendasi dan mau daftar ke KPU, baru minta izin untuk pensiun dini," ujar Ipong.
Hal ini juga dipertegas Sekda Ponorogo Agus Pramono. Ia menilai langkah Bambang dan Jamus merupakan hak setiap warga negara.
Agus menambahkan, langkah kedua PNS Ponorogo mendaftar penjaringan di parpol, belum melanggar ketentuan.
