SuaraJatim.id - Beras bantuan dari Presiden Jokowi banyak kutunya. Gara-gara ini, penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Cerme, Gresik kembali menjadi sorotan.
Berkarung-karung beras yang dibagikan ke keluarga penerima manfaat (KPM) tidak layak dikonsumsi. Kualitas beras pecah-pecah dan banyak hewan kutu berkeliaran di dalam karung beras.
Seperti yang diterima JM misalnya. Perempuan 58 tahun itu mengeluh jika beras yang diterima memang tidak layak konsumsi.
Selain banyak kutunya, kualitas beras sangat buruk. Tapi ia tidak berani memprotes, karena takut tidak diberi lagi.
Baca Juga:Pak Jokowi Kalau Sampo Habis Diisi Air Gak? Kaesang Beri Jawaban Kocak
“Ya begini sudah dikasih ya alhamdulillah. Tidak protes khawatir tidak diberi,” kata JM, saat ditemui di kediamannya, Senin (27/7/2020).
JM merupakan KPM dari program BPNT. Program dari Kemensos RI ini sejak Covid-19 per KPM mendapatkan bantuan sebesar Rp 200 ribu.
Anggaran itu hanya bisa dirupakan dengan bahan makanan.
Dalam pencarian ini, JM mendapatkan, beras 15 Kg merk Rojo Lele, telur 10 butir atau 1/2 kg, kentang 1/4 isi 6, sayur manusan 2 buah, jeruk 1 kg, dan kacang ijo 1/4 kg.
Dengan buruknya kualitas beras, JM menduga beras tersebut jika disamakan dengan harga toko kelontong harganya sangat rendah, sekitar Rp 8.500 per kilogram.
Baca Juga:Jokowi Minta Satgas Covid-19 Ajak Tokoh Agama Ubah Perilaku Masyarakat
Kendati demikian ia tetap bersyukur bisa mendapatkan bantuan dari program sembakonya Jokowi.
Buruknya sistem penyaluran ini juga sempat dirasakan oleh IA seorang warga di Kecamatan Cerme. Beberapa waktu lalu ia juga mendapatkan beras dari program BPNT.
Namun masalahnya isi beras tersebut tidak sesuai berat yang tertera dalam bungkusnya.
Di bungkus dengan merek Raja Lele itu tertera berat 15 kilogram. Namun setelah ditimbang ternyata beratnya tidak sesuai bungkus.
Beras hanya 14 kilogram. Ada selisih sebanyak 1 kilogram.
Perlu diketahui sejak masa pandemi Covid-19, alokasi anggaran BNPT dinaikkan. Dari sebelumnya, hanya Rp 150 ribu per KPM atau per keluarga, ditambah menjadi Rp 200 ribu per KPM. Ada kenaikan sebesar Rp 50 ribu.
