alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Wali Kota Whisnu Sakti Protes Rencana Penerapan PSBB di Surabaya dan Malang

Muhammad Taufiq Kamis, 07 Januari 2021 | 18:20 WIB

Wali Kota Whisnu Sakti Protes Rencana Penerapan PSBB di Surabaya dan Malang
Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana saat rapat bersama Satgas Covid-19 (Suara.com/Dimas Angga)

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya terkait rencana PSBB.

SuaraJatim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya terkait rencana pemerintah pusat menerapkan Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Surabaya.

Meskipun belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat, Surabaya keberatan dengan rencana itu. Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana memaparkan, berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo terkait kota yang diminta untuk menerapkan kebijakan baru itu ternyata hanya Kota Surabaya dan Malang. Daerah lain tidak.

Saat menerima informasi tersebut dari Wakil Gubenur Jatim, keberatan itu disampaikan lantaran dalam beberapa hari ini angka kasus Covid-19 di Surabaya cenderung menurun setelah liburan Natal dan tahun baru (Nataru) beberapa waktu lalu.

"Sementara di wilayah Jawa Timur ada empat kabupaten kota yang zona merah tidak diterapkan PSBB. Itu tadi yang juga saya proteskan," kata Whisnu, Kamis (07/01/2021).

Baca Juga: Blusukan Mensos Risma Panen Cibiran, Tagar #RismaRatuDrama Menggema

Ia menjelaskan, seharusnya kebijakan itu dilakukan di seluruh Jawa Timur. Namun bila peraturan ini hanya parsial justru di wilayah yang cenderung membaik beberapa hari ini, kemudian diterapkan aturan tersebut, maka yang di khawatirkan adalah banyaknya pasien dari luar kota yang dilimpahkan.

"Apalagi melihat penanganan kita baik. Kan kita jadi ketiban sampur. Kita tidak hanya melihat sisi penanganan Covid-19 saja, tetapi ada dampak yang lebih luas lagi," tegasnya.

Meskipun penanganan pandemi ini dinilai cukup bagus, akan tetapi ke depan Pemkot Surabaya lebih memaksimalkan peran Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo bersama-sama dengan jajaran Polri dan TNI.

Bahkan dia menyebut, jika dibolehkan usul ke pusat Surabaya tidak diberlakukan aturan terbaru yang mulai diterapkan pada 11- 25 Januari 2020 mendatang.

"Kita juga masih ada waktu untuk mengusulkan hal ini ke pusat. Intinya kita akan berusaha yang terbaik untuk Kota Pahlawan," paparnya.

Baca Juga: Jelang PSBB Jawa-Bali, Pengusaha Laundry Protes: Bikin Susah Rakyat Kecil

Setelah pemaparan itu, satu per satu pakar mulai mengemukakan pendapatnya. Di mulai dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Surabaya dr Bhramana Askadar menyampaikan sebenarnya pasien yang dirawat di rumah sakit (RS) ini tidak sepenuhnya berasal dari Surabaya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait