Sebagaimana diketahui, karena Sekda merupakan jabatan tertinggi di Pemkab, maka kewenangan pergantiannya harus berdasarkan persetujuan dari Gubernur.
Terkait hal itu, Faida menyatakan siap menjadi tim pemeriksa dugaan pelanggaran berat Mirfano.
“Saya tegas menyatakan siap menjadi tim pemeriksa. Pelanggaran Mirfano sebetulnya dapat berujung tidak saja pada pembebasan dari jabatan saja, tetapi juga bisa pada pemberhentian dari PNS. Karena kegiatan mosi tidak percaya merupakan bentuk pembangkangan atau insubordinasi pada pimpinan yang sangat serius,” tegas Faida.
Meski dikaitkan dengan aksi mosi tidak percaya, Faida mengklaim penjatuhan sanksi kepada enam bawahannya itu dilakukan demi menjaga roda pemerintahan sesuai peraturan.
Baca Juga:Giliran Jember Diterjang Banjir, Ribuan Orang Jadi Korban
Sebagai catatan, aksi mosi tidak percaya yang dilakukan oleh para pejabat pada 30 Desember 2020 itu dilakukan setelah Faida mencopot sejumlah pejabat Pemkab Jember.
Pencopotan itu dilawan dengan mosi tidak percaya di kantor Pemkab Jember, yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Abdul Muqit Arief dan Sekda Mirfano.
Mosi tidak percaya dilakukan persis ketika Gubernur Jawa Timur, Khofifah, berkunjung ke Jember dan disambut bupati Faida.
Sehari setelah mosi tidak percaya, Pemprov Jatim langsung membatalkan pencopotan yang dilakukan oleh Bupati Faida.
Selain tidak prosedural, Pemprov Jatim menegaskan bahwa kepala daerah yang telah maju dalam Pilkada, dilarang untuk melakukan mutasi pejabat sampai ada pelantikan kepala daerah yang baru.
Baca Juga:PMI Dirikan Posko Dapur Umum Bencana Banjir di Jember
Pemprov Jatim bahkan menegaskan, ada sanksi pidana jika Faida tetap nekat mencopot pegawainya. Uniknya, setelah peringatan keras itu, Faida kembali mencopot sejumlah pegawainya dan menggantinya dengan Plt dan Plh.
