Kuasa Hukum Korban Minta Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santriwati Dihukum Mati

Herry Wirawan, pengasuh pondok pesantren di Bandung tersangka pemerkosa 13 santriwatinya kini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) setempat.

Muhammad Taufiq
Selasa, 11 Januari 2022 | 19:43 WIB
Kuasa Hukum Korban Minta Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santriwati Dihukum Mati
Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati, Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1/2022). [ANTARA/HO-Kejati Jawa Barat]

SuaraJatim.id - Herry Wirawan, pengasuh pondok pesantren di Bandung terdakwa pemerkosa 13 santriwatinya kini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) setempat.

Dalam sidang pembacaan tuntutan, kuasa hukum para korban meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Herry Wirawan.

Permintaan kuasa hukum ini sesuai dengan tuntutan jaksa. Seperti disampaikan Kuasa Hukum Korban, Yudi Kurnia, tuntutan pidana mati yang disampaikan jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan yang diinginkan para korban maupun keluarganya.

"Ini kan baru tuntutan, ya nanti mudah-mudahan majelis hakim memutus sesuai dengan tuntutan," katanya seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (11/01/2022).

Selain hukuman mati, ia berharap majelis hakim tidak mengurangi tuntutan lainnya yang telah disampaikan jaksa mulai dari hukuman denda, perampasan aset, hingga kebiri kimia.

"Karena ini sudah jelas, ini extraordinary atau kejadian luar biasa, sebetulnya tidak ada alasan hukuman dikurangi," kata dia.

Adapun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut Herry Wirawan dihukum mati akibat aksinya yang memerkosa 13 santriwati hingga hamil.

Baca Juga:Viral Pasangan Pengantin Jadi Korban Saat Prosesi Saweran, Warganet Kesal dengan Sosok Ini

Bahkan, para korban mengalami trauma akibat perlakuan tak terpuji Herry sehingga jaksa menilai tindakan Herry merupakan kejahatan sangat serius hingga patut diberikan hukuman mati.

Herry dituntut bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini