SuaraJatim.id - Massa aksi sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Supir Jawa Timur (GSJT) kembali turun ke jalan menyuarakan aksi penututan terkait aturan over dimension and over loading (ODOL).
Para sopir truk kompak menyuarakan tuntutan terkait Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menutup sebagian Jalan Frontage Road A. Yani Surabaya, Jumat (11/3/2022).
Dari pantauan, mereka sudah memadati Frontage Ahmad Yani sebagai titik kumpul, sebelum akhirnya bergeser ke Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur.
Koordinator GSJT Supriyono menilai, aturan tersebut dirasa berat sebelah bagi para sopir truk.
Baca Juga:Marselino Ferdinan Susul Timnas Indonesia U-19 TC ke Korsel Tergantung Kans Persebaya di Liga 1
"UU No 22 tahun 2009, itu fungsinya hanya melindungi pengusaha. Karena mereka tidak dikenakan sanksi di UU itu," kata Supriyono.
Supriyono menyebut, saat proses operasional berlangsung, mobil yang digunakan para sopir truk dinilai tak sesuai dengan regulasi ODOL dan menyusahkan mereka.
"Hukuman yang kami terima bahkan sanksi pidana yang harus kami lakukan, tanpa menyentuh pemilik barang dan pemilik unit," ujarya.
Oleh karena itu, massa menuntut terbitnya kebijakan yang setidak melindungi aktivitas kegiatan para supir truk dari pemerintah, melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
"Harus ada kebijakan ditingkatan Provinsi Jatim yang melindungi kami (sopir truk) terkait (pengiriman) logistik muatan kami," katanya.
Baca Juga:Sopir Truk Surabaya Kembali Demo Tolak Aturan ODOL
Soal revisi undang-undang, Supriyono menyadari jika hal itu tak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Alhasil, para sopir meminta adanya kepastian keamanan dalam proses pengiriman.
"Sehingga, ketika tidak ada revisi UU itu. Maka perkenankan kami jalan tanpa ada gangguan di jalan, rasa keamanan itu, yang kami butuhkan," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak mendatangi massa aksi menjelaskan, jika apa yang dilakukan oleh para sopir truk ini sebagai bentuk percepatan pemulihan ekonomi pasca Pandemi.
Namun, keputusan yang sudah ditegaskan pada 22 Februari tersebut sudah disahkan. "Kali ini tertulis bahwa nggak ada penindakan apabila dia melampaui ketentuan dimensi dan muatan," kata Emil.
"Namun karena kita menjaga keselamatan penguna jalan, ada batasan yang semua sudah paham. Tadi sudah disampaikan Mas Supri dan mereka sudah tahu itu nemen (kebangetan)," ujar Emil.
"Intinya batasnya lazim digunakan. Memang lebih tapi enggak bisa dikategorikan terlalu parah. Kedua KIR, kita luluskan pemahaman yang kurang tepat bahwa walaupun tidak sepenuhnya sesuai, KIR bisa diproses soalnya masih transisi ke 2022. Ini semua atas perintah Ibu Gubernur. Melayani. Jangan ditolak kendaraann yang mohon maaf ODOL definisi hari ini," imbuhnya.
Selain itu, Pemprov Jatim sudah bersurat dan berkomunikasi dengan pusat, perihal ODOL dan penindakan di lapangan, karena hanya merugikan para pengendara truk, bukan pemilik ataupun organda truk dan pemilik barang.
"Ketiga Ibu Gubernur bersurat, sudah kami komunikasikan, ada hal-hal yang berkaitan dengan aturan yang kalau diterapkan ODOL begitu saja, supir merasa tersudut. harusnya pemilik barang bertanggugnjawab. Ini hal-hal yang kita harap bisa mulai dirumuskan Kemenhub," katanya menegaskan.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
