SuaraJatim.id - Pimpinan DPRD Gresik turun tangan menyelisik keterlibatan anggota dewan dalam ritual pria menikah dengan kambing. Sebab, Ketua Badan Kehormatan (BK) Muhammad Nasir disinyalir turut terlibat.
Pernikahan tak wajar tersebut jadi perhatian publik. Bahkan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam aksi tersebut, kendati telah ada klarifikasi bahwa pernikahan tersebut hanya konten media sosial.
Belakangan diketahui, dua legislator daerah setempat turut hadir dan diduga memfasilitasi ritual pria menikahi kambing betina tersebut. Legislator yang dimaksud, yakni, Nurhudi Didin Arianto dan Muhammad Nasir. Keduanya dari Fraksi NasDem.
Atas dasar alasan itu, tiga pimpinan dewan yakni Mujid Riduan dari Fraksi PDIP, Abdul Qodir Fraksi PKB, dan Ahmad Nurhamim dari Fraksi Partai Golkar bersepakat mengambil alih terkait adanya kasus perkawinan manusia dengan domba.
Baca Juga:Pria Gresik Menikahi Kambing Dicap Haram MUI, Sebut Dosa Besar Meski Konten
“Kasus ini menjadi atensi masyarakat Gresik, sehingga kami mengambil alih agar tidak terjadi konflik kepentingan. Pasalnya, Ketua BK juga hadir dalam acara itu,” ujar Ketua DPRD Gresik, Abdul Qodir mengutip dari Beritajatim.com, Rabu (8/06/2022).
Lebih lanjut Abdul Qodir mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan proses sidang terkait kasus ini secara terbuka, dan transparan.
“Kasus ini dianggap sebagai kasus yang bisa merusak citra masyarakat Gresik dan sekaligus merusak nama dan citra wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat juga ikut malu karena ada anggota DPRD yang terlibat dalam kegiatan itu. Tetapi apapun yang saat ini ramai ditengah tengah masyarakat kami harus tetap menunggu hasil dari proses penegakan kode etik yang kami miliki,” katanya.
Sementara Wakil Ketua Dewan, Ahmad Nurhamim menuturkan, pihaknya mengusut kasus ini sesuai dengan kode etik anggota DPRD Gresik.
“Kami tindaklanjuti sesuai dengan yang disampaikan Ketua DPRD. Sebab, kasus ini sudah meresahkan masyarakat,” tuturnya.
Baca Juga:5 Fakta Pria Menikahi Kambing Bernama Sri Rahayu di Gresik
Ia menjelaskan prinsipnya pimpinan dewan tidak main-main dan menganggap kasus ini serius karena ada unsur penistaan agama.
“Kita akan memproses dan semoga menghasilkan rekomendasi yang netral untuk menjawab keresahan masyarakat,” paparnya.
Hal senada juga dikemukakan oleh Wakil Ketua Mujid Riduan. Menurutnya, dirinya yang bakal memimpin proses pengungkapan kasus terlihat anggota dewan dan Ketua BK yang menyebabkan masyarakat resah.
“Kami meminta masyarakat adil dan memberikan bukti bukti sebagai bahan kami untuk mengungkap kasus ini,” ungkapnya.
