SuaraJatim.id - Sebelas orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyunatan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur ( Jatim ).
Namun hal itu belum membuat puas sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di sana. Mereka mendatangi kantor Kejaksaan Negri Kabupaten Pasuruan, mendesak agar otak kasus tersebut segera ditangkap.
Para anggota LSM ini menanyakan dalang dari kasus pemotongan dana bagi pondok pesantren dan MTQ di seluruh Kabupaten Pasuruan.
Sebelumnya, Kejaksaan Kabupaten Pasuruan telah menahan 11 orang yang dianggap sebagi penyunat dana. Sedangkan otak dari penyunatan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) masih belum ditahan.
Baca Juga:Tragis! Seorang Remaja Tewas Jadi Korban Tabrak Lari di By Pass Surabaya-Malang
"Kasus BOP itu masif yang diperiksa itu banyak dan itu tidak mungkin kalau tidak ada dalangnya. Jika cukup bukti pemalakan itu siapapun harus diseret dipreadilan, meskipun anggota dewan," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Anggaran Rakyat (Makar) Lujeng Sudarto, dikutip dari beritajatim.com jejaring media suara.com, Kamis (4/8/2022).
Lujeng juga mengatakan bahwa anggota dewan yang diperiksa terkait BOP juga harus disampaikan kepada publik. Jika sudah cukup barang bukti, hasilnya harus diungkapkan kepada publik.
Di sisi lain Kasi Pidsus Kejaksaan Negri Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra mengatakan bahwa kasus ini belum selesai. Dirinya juga menegaskan bahwa nanti akan muncul tersangka baru di tengah persidangan.
Hal ini dikarenakan alat bukti yang masuk di persidangan dapat menjadikan petunjuk hakim. Kemudian nanti akan menjadi acuan Kejaksaan untuk menyeret tersangka baru.
"Kali ini memang masih belum ada keterbukaan terkait adanya tersangka baru. Tapi jika sudah terbuka, kami tidak segan-segan untuk mengamankan dalang dari kasus BOP di Kabupaten Pasuruan," kata Denny.
Baca Juga:Geger Penemuan Mayat Pria Dalam Truk Kontainer yang Parkir 3 Hari di Pasuruan
Denny juga mengatakan bahwa saat ini persidangan untuk kasus BOP sudah berjalan. Jika nanti terdapat saksi nyatakan dimuka persidangan akan menjadi acuan Kejaksaan Kabupaten Pasuruan.
