SuaraJatim.id - Gelombang penolakan atau protes kenaikan harga BBM bersubsidi terus terjadi di sejumlah daerah. Terkini, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya akan melakukan aksi demonstrasi pada Senin (12/9/2022).
Rencananya, massa GMNI akan berunjuk rasa di DPRD Jawa Timur (Jatim) dan Kantor Gubernur Jatim.
Koordinator lapangan (Korlap), Ade Eka Rizkyanto mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan menaikkan harga BBM tersebut.
“GMNI Surabaya dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Oleh karenanya pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan tersebut,” ujarnya mengutip dari beritajatim.com jejaring Suara.com, Minggu (11/9/2022).
Baca Juga:Mendag Jamin Harga Bahan Pokok Stabil usai Kenaikan BBM, Ini Rinciannya
Alokasi APBN untuk BBM bersubsidi, lanjut dia, tidak tepat sasaran. Sebab, sebagian besar penikmat BBM bersubsidi adalah masyarakat yang tergolong mampu.
Ia menambahkan, agar BBM bersubsidi bisa tepat sasaran, maka perlu adanya regulasi yang tegas untuk melarang mobil pribadi menerima BBM bersubsidi.
“Mobil pribadi tidak boleh lagi menerima BBM bersubsidi. Jumlah subidinya besar, dan jatuhnya kepada masyarakat yang mestinya mampu membeli BBM non subsidi,” ujar Ade.
Selain itu, GMNI Surabaya meminta agar pemerintah membangun transportasi umum terintegrasi di tiap daerah di Indonesia. Dia menilai sejauh ini sedikit daerah yang bisa menikmati transportasi umum terintegras.
“Transportasi umum terintegrasi akan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Berkurangnya pemakaian kendaraan pribadi akan mengurangi konsumsi BBM,” urainya.
Baca Juga:Tarif Ojol Naik, Pengguna Pilih Gunakan Sepeda Motor Pribadi Agar Lebih Hemat
Oleh karenanya, GMNI Surabaya memutuskan untuk melakukan demonstrasi dengan memyampaikan lima tuntutan. Pertama, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kedua, menuntut pemerintah untuk melakukan pendistribusian BBM bersubsidi yang tepat sasaran, dengan melakukan pelarangan mobil pribadi mendapatkan BBM bersubsidi. Lalu, meminta pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi My Pertamina. Kemudian, meminta pemerintah mengoptimalkan peran BPH Migas dalam pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi dari hulu ke hilir.
“Kelima, meminta pemerintah untuk membangunan sarana transportasi umum terintegrasi untuk mengurangi pemakaian BBM bersubsidi,” pungkasnya.
