Pada intinya, tokoh yang dipilih tidak memusuhi pemerintah. Hal ini tidak lain guna menjaga hubungan baik antarnegara, dalam hal ini adalah hubungan Indonesia sebagai tuan rumah dengan negara lainnya.
Ketiga, jika memang RSS dianggap bermasalah karena rekam jejaknya, terutama dalam memperlakukan minoritas, justru R20 merupakan forum yang tepat untuk membicarakan itu.
"Selama ini, [jika] tidak senang dan tidak setuju, hanya koar-koar dari jauh. Forum ini memang mengundang tokoh-tokoh agama untuk membicarakan isu sensitif itu," kata Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.
Luka-luka sejarah yang terjadi di masa lalu dibicarakan secara jujur guna membangun rekonsiliasi. R20 memang digelar salah satunya untuk membicarakan hal itu.
"Kita ingin agama menjadi bagian dari solusi dalam peradaban. Selama ini, agama justru jadi masalah seperti di India. Kalau mau mencari solusi, diajak bicara pemimpinnya," ujar pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Karena itu, agenda pembahasan dalam forum R20 ditujukan untuk mencari solusi bersama, yakni: Kepedihan Sejarah, Pengungkapan Kebenaran, Rekonsiliasi, dan Pengampunan; Mengidentifikasi dan Merangkul Nilai-nilai Mulia yang Bersumber dari Agama dan Peradaban Besar Dunia; Rekontekstualisasi Ajaran Agama yang Usang dan Bermasalah; Mengidentifikasi Nilai-nilai yang Dibutuhkan untuk Mengembangkan dan Menjamin Koeksistensi Damai; serta Ekologi Spiritual.
"Setelah membicarakan luka masa lalu, apa yang akan disumbangkan agama? Termasuk dari India, dari RSS, apa sumbangannya? Kita membangun bersama, apa yang ingin dibangun, apa kontribusinya? Apakah merawat luka masa lalu itu akan diteruskan?" lanjut Najib.
Mengatasi Ancaman terhadap Umat Islam di India
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa pihaknya memang tengah membangun dialog dengan Pemerintah India dan RSS.
Baca Juga:Mengenal Hari Raya Agama Hindu Berdasarkan Kalender Bali
Dialog ini dibangun guna mendorong proses keterlibatan yang konstruktif dalam mengatasi ancaman terhadap umat Islam dan kaum minoritas di negara tersebut.