SuaraJatim.id - Peran pemerintah kota sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di daerah tertentu. Termasuk bagaimana cara mereka menggenjot penjualan Produk Dalam Negeri (PDN).
Di Surabaya misalnya, pemerintah setempat membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor UMK dan PDN ini sangat besar, mencapai Rp 2,9 triliun. Nilai ini diklaim menjadi yang terbesar di Indonesia.
Itu merupakan data belanja APBD Surabaya untuk UMK per 25 November 2022 dengan perincian untuk belanja UMK mencapai Rp 1,2 triliun, sedangkan belanja untuk PDN tembus di angka Rp 1,7 triliun.
"Pemkot Surabaya telah dan akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam siaran persnya, Rabu (30/11/2022).
Baca Juga:Resmikan Asrama Mahasiswa Nusantara di Kota Surabaya, Ini Pesan Joko Widodo
Data tersebut diungkap oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Rakor Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa APBD harus didedikasikan untuk rakyat, untuk menstimulasi ekonomi rakyat, karena ini semua kan uang dari rakyat," kata Cak Eri panggilan lekatnya.
Cak Eri lantas mempaparkan sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam mendorong pelibatan UMK serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, di antaranya adalah produksi paving yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang kemudian dibeli Pemkot Surabaya melalui APBD. Program pavingisasi ini menyentuh ke seluruh penjuru kampung di Surabaya.
"Kalau kami beri kepercayaan, UMK terbukti bisa, MBR terbukti bisa. Buktinya paving produksi MBR, yang sebelumnya kami latih, telah lulus uji oleh Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya. Dengan APBD mengalir ke rakyat di bawah, ini jadi instrumen mempercepat pemulihan ekonomi," kata Cak Eri.
Selain itu, tambah dia, Pemkot Surabaya juga menggeber berbagai program yang melibatkan UMK penjahit dan perajin di kampung-kampung. Pemkot Surabaya memesan ratusan ribu seragam dan sepatu untuk dibagikan gratis ke pelajar SD dan SMP dari keluarga kurang mampu.
Baca Juga:Jokowi Lakukan kunjungan kerja ke Pontianak dan Surabaya
"Ini seperti sekali mendayung tiga pulau terlampaui. Kita memberdayakan UMK, memastikan seluruh pelajar bisa bersekolah dengan nyaman karena punya seragam dan sepatu baru, sekaligus meringankan beban orang tua karena tidak perlu membeli seragam dan sepatu baru," kata mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya tersebut.
Cak Eri juga memastikan APBD Surabaya didedikasikan untuk produk dalam negeri. "Pokoknya kami pilih produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor, kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri. Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot," ujar dia.
Menurut dia, pada 2023, APBD Surabaya akan mengalokasikan belanja Rp3 triliun untuk sektor UMK. "Ayo UMK memanfaatkan. Ini uangnya rakyat kok. Bukan uangnya wali kota. Harus kembali ke rakyat, ke UMKM. UMKM ayo persiapkan diri. Lengkapi dengan legalitas. Nanti bisa nikmati kue APBD Surabaya," ujar dia.
Selain melalui instrumen belanja APBD, lanjut Eri, pemberdayaan UMKM juga dilakukan melalui "Rumah Padat Karya" yang tersebar di berbagai kelurahan di Surabaya. Aset-aset Pemkot Surabaya yang idle alias menganggur disulap menjadi "Rumah Padat Karya" untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Rumah Padat Karya" tersebut berisikan kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR.
