SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung kegiatan Misi Dagang dan Investasi antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Provinsi NTB, Senin (27/2/2023).
Misi Dagang Jatim-NTB ini membuahkan catatan transaksi yang menggembirakan. Dimana sampai dengan pukul 17.00 WITA transaksi yang berhasil dicatatkan mencapai Rp 251,399 Miliar.
Gubernur Khofifah optimistis bahwa ke depan hubungan dagang antara Jatim dengan NTB akan terus dan semakin meningkat. Terlebih dengan adanya dukungan sektor pelayaran Long Distance Ferry (LDF) yang telah tersedia dari Jatim ke NTB baik melalui Ketapang - Banyuwangi maupun Jangkar - Situbondo menuju Lembar - Lombok NTB. Ia berharap peningkatan koneksitas LDF ini akan memudahkan proses hubungan dagang Jatim dan NTB.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah mengatakan optimismenya bahwa hubungan dagang antara Jatim dengan NTB ke depan akan semakin erat dan kuat. Terutama setelah Pemprov Jatim mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2021 lalu untuk melayani pelayaran Long Distance Ferry (LDF) dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi ke Lembar Lombok NTB.
Baca Juga:CEK FAKTA: Bukan dari Madiun, Tiko Ibu Eny Justru Dikunjungi Rombongan Keluarga Sulawesi?
Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga telah mendapatkan izin di Tahun 2022 untuk melayani pelayaran LDF dari pelabuhan Jangkar Situbondo ke Lembar Lombok NTB. Artinya ada koneksitas angkutan barang maupun penumpang yang makin mudah, makin cepat dan makin murah yang dibangun antara Pemprov Jawa Timur dengan Pemprov Nusa Tenggara Barat.
“Silakan nanti pengusaha-pengusaha dari NTB mengambil peran lebih efisien ataukah lewat Ketapang Banyuwangi atau yang lebih efektif dari jangkar Situbondo. Ditambah sekarang sedang proses finalisasi tol dari Probolinggo-Banyuwangi,” katanya.
Menurutnya, dalam kegiatan misi dagang antara Jatim dengan NTB ini juga dapat dilihat sebagai satu kebutuhan untuk bisa saling melihat penguatan kedua provinsi. Terutama dalam proses efektivitas proses petik, olah, kemas dan jual.
“Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur NTB tadi yakni olah dan kemas. Tapi kami di Jatim harus melihat secara hulu hilirnya, yakni tanam, petik, olah, kemas dan jual. Oleh karena itu sinergitas harus kita bangun antara lain dengan membangun partnership akses misalnya akses ke pasar ekspor. Seperti kopi di Jatim dibangun melalui communal branding untuk memenuhi kualitas dan standart kebutuhan pasar eksport,” katanya.
“Karena pasar ekspor seringkali membutuhkan skala yang besar. Untuk itu sangat bisa jika dibangun juga kolaborasi communal branding dengan kopi dari NTB. Jadi pasar ekspor ini peluangnya besar kita bangun sinergitas produk dari Jatim dan NTB,” imbuhnya.
Baca Juga:SEREM! Tak Terima, Orang Ini Paksa Masuk Rumah Tiko dan Ibu Eny, Ada Apa?
Pemprov Jatim sendiri, lanjutnya, telah membangun communal branding untuk produk kopi agar siap masuk pasar ekspor. Sehingga ketika ada permintaan dalam jumlah besar maka bisa memenuhi permintaan tersebut.
“Pada Oktober 2022 lalu kita ekspor 200 ton kopi ke Mesir itu dari tiga daerah yakni Bondowoso, Jombang dan Madiun dalam format communal branding. Jikalau nanti ada komoditas kopi tertentu dari NTB yang ingin masuk dalam paket communal branding tersebut silahkan. Hal ini bisa saling menguatkan," lanjut Khofifah.
Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah juga mengatakan, gelaran misi dagang ini menjadi bagian dari membangun kekuatan bersama melalui sinergitas, kolaborasi dan partnership. Dimana saat ini tidak ada kekuatan yang bisa diandalkan tanpa membangun sinergitas, kolaborasi dan Partnership.
“Jadi dalam misi dagang ini tidak semata-mata pertemuan antra trader dan buyer, tapi juga ada kerjasama antar OPD, BUMD, institusi bisnis seperti KADIN, IWAPI dan HIPMI dari kedua provinsi. Ini menjadi bagian penguatan kita bersama bahwa masing-masing memang harus menguatkan sinerginya, harus menguatkan kolaborasinya, harus membangun strong partnership,” katanya.
Karenanya dalam misi dagang ini dilakukan sejumlah MoU dengan masing-masing pihak terkait baik dari Pemprov Jatim maupun Pemprov NTB. Yang nantinya MoU ini akan menjadi payung hukum untuk penguatan dan pemberdayaan dari masing-masing pelaku UMKM termasuk industri-industri rumahan dari kedua provinsi.
“Mari kita bangun sinergitas bersama setelah dikurasi produknya, disiapkan packagingnya, kita sama-sama bisa menyiapkan agar masuk pasar yang lebih luas. Format-format seperti ini biasanya jauh lebih Advance dilakukan IWAPI, KADIN, HIPMI dan lain-lain,” katanya.
