"Kami juga telah memperkuat tanggul-tanggul yang kritis, meningkatkan kapasitas pompa air dan normalisasi sungai untuk meningkatkan kapasitas daya tampung air sekaligus melancarkan aliran," imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga telah meningkatkan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi dan pengembangan Destana (Desa Tangguh Bencana), Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan melakukan gerakan tanam pohon yang dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah dan para relawan.
"Kita juga adakan pelatihan evakuasi, pemahaman akan peringatan dini, dan pengetahuan tentang tanggap darurat bencana, termasuk kepada kelompok usia dini melalui program SPAB di sekolah-sekolah," ungkapnya.
Lalu juga dengan penataan ruang dan pengendalian pembangunan, rehabilitasi hutan, dan pemanfaatan teknologi inovatif seperti drone, sistem informasi geografis (SIG), dan kecerdasan buatan (AI) untuk pemantauan dan analisis data secara cepat.
Baca Juga:BMKG: Cuaca Ekstrem Jatim Sepekan ke Depan, Daerah Berikut Waspada
"Kita juga mendorong kegiatan penanaman hutan secara rutin dan masif melalui Dinas Kehutanan dan masyarakat / relawan binaan yang tinggal di sekitar wilayah Hutan," tukasnya.
Di sisi lain, dia mengatakan, implementasi berbagai langkah tersebut memerlukan kolaborasi aktif dengan segenap unsur pentahelix, yang meliputi, pemerintah, masyarakat, sektor swasta atau dunia usaha, akademisi dan kelompok media. Ia juga menyebut perlunya pemantauan dan evaluasi secara simultan yang akan menjadi kunci keberhasilan dalam memperkuat ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi di Jawa Timur.
"Karena bencana itu urusan bersama. Jadi, tidak bisa kalau hanya pemerintah saja yang bergerak. Semua unsur harus bersama-sama turun, melakukan analisis, pemetaan, dan eksekusi," tuturnya.
Selain itu, Adhy Karyono menjelaskan bahwa melalui Dinas Sosial Pemprov Jatim juga melakukan mitigasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana dengan membentuk 71 Kampung Siaga Bencana (KSB) di Jawa Timur. Dinsos Jatim juga mempersiapkan penyediaan kebutuhan dasar bagi penyintas, dan bahan baku olahan untuk kegiatan Dapur Umum (DU).
"Dinsos dan BPBD terus melakukan koordinasi guna memberikan layanan pemenuhan kebutuhan permakanan bagi penyintas yang tidak bisa melakukan aktivitasnya akibat kondisi bencana, kemudian juga mendirikan tenda-tenda pengungsian," jelasnya.
Baca Juga:Gubernur Khofifah Resmikan 56 Huntara Relokasi Dampak Tanah Gerak di Ponorogo
Dia juga menjelaskan, di masa pasca bencana, Pemprov Jatim melalui Dinsos Jatim juga melakukan upaya rehabilitasi sosial. Pada tahap ini dilakukan upaya perbaikan fisik dan nonfisik serta pemberdayaan dan mengembalikan harkat hidup terhadap penyintas bencana secara manusiawi.
