“Adanya BPRS Jawa Timur ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan buruknya pelayanan rumah sakit. Khususnya terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan,” katanya lagi.
Mereka juga minta agar pemprov Jatim mengalokasikan anggaran APBD Jatim untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin. Sesuai inpres nomor 8/2017 dan inpres nomor 1/2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
Lalu berikan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada buruh yang perusahaannya lalai untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.
Terakhir, memberikan kuota PPDB SMA/SMK negeri di Jatim jalur afirmasi anak buruh agar diprioritaskan kepada buruh yang mengalami PHK, meninggal dunia.
Baca Juga:Demo Buruh Hari Ini, Warga Surabaya Hindari Titik Macet Berikut
Sementara itu, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan, beberapa permintaan buruh merupakan kebijakan pemerintah pusat. Tetapi, pemprov Jatim tetap menyerap aspirasi itu dan disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Kami dengarkan semua. Tetapi itu kebijakan dari pusat. Kami akan jembatani permintaan itu hingga ke pusat,” ungkapnya. Namun, ada juga permintaan buruh yang hanya membutuhkan kebijakan pemprov Jatim.
Kontributor : Yuliharto Simon Christian Yeremia
