SuaraJatim.id - Tingginya aduan masyarakat pada KPK soal dugaan praktik korupsi di Kota Surabaya menjadi perhatian.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat bicara. Dia menyangkal jika 343 laporan itu ditujukan pada Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.
Ditemui usai Salat Jumat di Masjid Muhajirin, Eri menyebut data yang disampaikan KPK tersebut terjadi di wilayah Surabaya yang juga ada kantor Pemprov Jatim, kementerian, dan perwakilan badan.
"Surabaya pengaduan tertinggi itu Kota Surabaya loh, bukan pemerintah kotanya. Instansi di Surabaya banyak, Pemkot, ada kementerian disini, lembaga disini, provinsi juga di sini, itu masuk kota surabaya," ujar Eri, Jumat (14/6/2024).
Baca Juga:343 Aduan Masyarakat Surabaya Masuk ke KPK, DPRD Angkat Bicara
Eri menegaskan jika skor Monitoring Center for Prevention (MCP), yakni percepatan pencegahan korupsi masih cukup bagus. Dia juga menunjukan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang terbilang tinggi.
"Tapi pengaduan Kota Surabaya tidak begitu, lihat MCP-nya Surabaya nomor berapa, nomor 1, lihat SPI-nya berapa nilainya 79 berarti bukan Pemerintah Kota surabaya. Tapi instansi yang ada di Kota Surabaya," terangnya.
Dia menyampaikan jangan salah dalam penilaian. Karena itu untuk pengaduan Pemkot tak turut serta akan hal tersebut, karena itu urusan masing-masing instansi.
"Untuk pengaduan jangan ditanyakan ke Pemkot. Jangan salah, untuk masalah pengaduan biar diurus instansi-instansi yang bersangkutan, saya tidak ikut-ikut," tegasnya.
Meski begitu, bukan berarti Pemkot Surabaya bersih dari aduan masyarakat ke KPK. Eri tak menampik ada laporan atau aduan yang masuk ke komisi anti-rasuah tersebut.
Baca Juga:Sudah Terlalu Jengkel, Pria Bojonegoro Bacok Adik Iparnya Hingga Terluka Parah
"Ada tapi jumlahnya sedikit. Sekitar 30an. (Paling banyak) terkait percepatan pelayanan, sampe RW dilaporkan yo onok. RW kan ya boleh-boleh saja ketika ada pembangunan jalannya rusak sampai laporin di sana," ucapnya.
"Ini menjadi tantangan kita ya bagaimana Surabaya bisa terus bergerak karena lek wong gak ngerti ya itu Surabaya pikirannya Pemkot. padahal Surabaya instansinya akeh," tandasnya.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
