SuaraJatim.id - Smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur dinilai dapat menciptakan multiplier effect bagi masyarakat di Jatim, khususnya warga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik.
Hal ini dikemukakan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, setelah mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan produksi pabrik pengolahan hasil tambang (smelter) PT. Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Senin (23/9/2024).
Peresmian ditandai dengan penekanan sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi, didampingi Pj. Gubernur Adhy.
"Keberadaan smelter ini akan menciptakan multiplier effect_ sehingga kita optimistis akan mendongkrak perekonomian masyarakat, baik Gresik maupun Jawa Timur," ujarnya.
Hal ini terjadi karena secara ekonomi nilai investasi kumulatif dari smelter yang dibangun di atas lahan seluas 104 hektare ini mencapai USD3,7 miliar, atau setara dengan Rp58 triliun. Selain itu, sektor industri merupakan penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 31,54 persen, diikuti sektor perdagangan sebesar 19,01 persen.
Khusus industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya, telah memberikan realisasi investasi terbesar ketiga di Jawa Timur dengan nilai investasi Rp14,3 triliun, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Tak hanya dari sisi investasi, Adhy menyebut dari segi lapangan pekerjaan pun ikut berdampak.
Tenaga kerja pembangunan smelter secara kumulatif telah menyerap sekitar 40 ribu orang. Komposisi tenaga kerja pembangunan Smelter PTFI secara keseluruhan adalah 99 persen pekerja dari Indonesia dimana 70 persen di antaranya dari wilayah Jawa Timur.
"Artinya ini membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Jatim khususnya warga di sekitar smelter," umgkapnya.
Dampak multiplier effect berikutnya adalah pajak. Dari segi pajak, kata Adhy, setidaknya akan ada pertambahan dua jenis pajak akibat dari pembangunan smelter tersebut.
Pertama adalah pajak mineral bukan logam dan bantuan (MBLB), serta yang kedua adalah pajak air permukaan dan air tanah. Untuk pajak MBLB, ketika smelter beroperasi, sokongan bahan baku seperti batu gamping, dolomit dan pasir kuasa sangat diperlukan.
Adapun bahan baku tersebut, diambil dari wilayah Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro. Sedangkan untuk pajak air permukaan dan air tanah berasal dari kebutuhan air untuk smelter PTFI akan di supply oleh SPAM Umbulan melalui PDAM Gresik sebanyak 150 lps (liter per second).
"Kapasitas bahan baku yang dibutuhkan 3 juta ton/tahun untuk smelter PTFI dan PT. Smelting. Tentunya kebutuhan MBLB per tahun bisa ratusan ribu ton bahkan jutaan ton, sehingga akan meningkatkan pajak MBLB daerah kab/kota serta opsen pajak provinsi," ucapnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan, peresmian produksi smelter kali ini merupakan usaha negara untuk menyongsong Indonesia sebagai negara industri maju. Upaya tersebut juga akan meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp80 triliun.
"Saya kalkulasi, penerimaan negara masuk kira-kira Rp80 triliun dari PT. Freeport Indonesia. Baik dari deviden, royalti, pajak untuk daerah," katanya.
Melihat angka yang tinggi tersebut, ia mengajak agar seluruh perusahaan tambang yang belum memiliki smelter untuk segera membangun smelter. "Ini hanya 1 perusahaan, kalau 2 perusahaan, 3 perusahaan, 4 perusahaan, 5 perusahaan, 6 perusahaan, penerimaan negara kita akan semakin besar dan semakin meningkat. Dibandingkan kita hanya mengekspor _raw material_," katanya.
Menurut Jokowi, pembangunan smelter merupakan bagian dari proyek pembangunan hilirisasi yang tidak bertumpu pada konsumsi domestik. Karena selama ini, GDP growth Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB) bertumpu pada konsumsi domestik.
"Kita ingin beralih GDP Growth kita yang bertumpu pada produksi produktivitas dari perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta," pungkasnya.
