SuaraJatim.id - Sebanyak 60 peserta mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV tahun 2024, di Sasana Wiyata Praja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur, Jalan Balongsari Tama Tandes Surabaya, Selasa (28/5/2024). Acara ini dibuka Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.
Ke-60 peserta tersebut berasal dari kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota di luar Jawa Timur, dan pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur PKN Tk. II, dengan metode blended learning selama 107 hari efektif.
Saat membuka PKN Tk. II, Pj Gubernur Adhy mendorong ASN peserta pendidikan untuk menciptakan gagasan inovatif untuk menjawab tema transformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan.
"Jawa Timur sangat fokus untuk penurunan kemiskinan. Kita masih dua digit, target berikutnya harus di bawah sepuluh persen. Tentu ini in line karena semua perubahan berawal dari pimpinan dinas, pimpinan bidang yang mampu melakukan perubahan dalam tata kelola pemerintahan di bidang kemiskinan," ucapnya.
Pj. Gubernur Jatim mengatakan, tema yang diangkat kali ini sejalan dengan salah satu fokus reformasi birokrasi (RB) tematik yang digagas oleh Kementerian PAN RB, yaitu pengentasan kemiskinan. Sementara itu, Jawa Timur sendiri termasuk menjadi proyek percontohan pelaksanaannya.
"Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan prosentase kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen. Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 4,4% menjadi 0,82% pada maret 2023," ungkapnya.
Ia menuturkan dalam rencana pembangunan jangka menengah, target kemiskinan yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah 7 - 8 %. Sedangkan untuk kemiskinan ekstrem, Instruksi Presiden No 4 tahun 2022 memandatkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
"PR tahun 2024 ini, kemiskinan ekstrem di Jawa Timur harus 0 persen, dan harus tuntas di akhir tahun ini" tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, ia menegaskan pemerintah harus melakukan intervensi, diantaranya, melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan, dan mengendalikan kondisi ekonomi makro.
"Dalam penerapan intervensi tersebut, ketepatan sasaran dan keterpaduan program serta sinergi multipihak tentunya menjadi hal penting," tegasnya.
