SuaraJatim.id - Pendukung kotak kosong ini sempat memaksa masuk ke ruang debat Pilwali Kota Surabaya di Dyandra pada Rabu (16/10/2024).
Koordinator massa dan juga Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satrio mengatakan keberatannya pada awak media.
"Kita menyampaikan keberatan dari massa kotak kosong, karena sebelumnya MC dalam acara ini menyebutkan ada paslon (pasangan calon) dari kotak kosong bahwa sampai saat ini debat publik pilkada Surabaya untuk paslon yang bergambar, disampaikan secara masif oleh pihak MC bahwa ada juga Paslon yang tidak bergambar, dan itu sah," ujar Heru, Rabu (16/10/2024).
Massa pendukung kotak kosong ini akhirnya memutuskan membubarkan diri karena tidak diperbolehkan masuk oleh panitia dengan tertib.
Baca Juga:Eri Cahyadi Bareng Risma ke Benowo Surabaya: SD-SMP-SMA di Surabaya Tak Boleh Membayar
"Hal itu disampaikan langsung oleh Bawaslu Surabaya, dan Bawaslu akan menegur secara langsung apabila kesepakatan dengan kami ini tidak dilaksanakan oleh KPU Surabaya," terangnya.
Pihak massa kotak kosong menilai, debat sesi pertama ini terlihat lucu karena KPU tidak memberikan tempat pada pemilih dari pihaknya di acara tersebut.
"Debat ini sangat tidak efektif, karena secara apk diperbolehkan, sementara untuk debat ini tidak untuk Paslon tak bergambar, ini kan lucu. Sebenarnya parodi apa yang dilakukan oleh KPU ini? Ini kan gak bener," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, jika melihat kotak kosong adalah hal yang wajar.
"Kotak kosong itu saluran yang diberikan oleh aturan, untuk ada di setiap Pemilukada Indonesia, Surabaya ini tidak melawan Kotak Kosong sendirian, ada Pasuruan, Gresik, saya pikir wajar saja, maka mari kita jadikan, Pemilukada ini sebagai sarana mendapatkan hati masyarakat saja," beber Arif Fathoni.
Baca Juga:Jadwal dan Tema Debat Publik Pilgub Jatim 2024, Panelis Sudah Disiapkan
Arif menambahkan, dengan adanya kotak kosong ini tidak membuat masyarakat menilai bahwa dalam fenomena ini tidak menggiring pemikiran masyarakat, tentang partai politik melawan rakyat.
"Saya berharap tidak ada lagi pemikiran Partai Politik Vs Rakyat. Saya pikir karena Sila ke-empat Pancasila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan perwakilan. Artinya dalam pemilu yang mewakili suara rakyat itu kan partai juga," ucapnya.
"Rekomendasi oleh partai politik sendiri dilakukan secara berjenjang, ada usulan yang dibawa ke provinsi, provinsi dibawa ke DPP masing-masing partai," imbuh Thoni.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
