Selain itu, persolan lain yang juga disorot oleh Indriani ialah mengenai kemiskinan. Menurutnya, ini masih menjadi tantangan besar bagi Jawa Timur.
Kendati terjadi penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 9,56 persen per September 2024, angka tersebut dinilai belum mencerminkan keberhasilan yang maksimal.
“Persentase penduduk miskin hingga September 2024 mengalami penurunan menjadi 9,56 persen, turun sebesar 0,23 persen dibandingkan Maret 2024. Ini masih belum maksimal sehingga perlu digenjot lagi penurunannya,” katanya.
Pihaknya meminta pemerintah provinsi untuk memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam persoalan penanganan kemiskinan. Terutama di daerah yang mengalami kemiskinan ekstrem, agar intervensi program bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga:DPRD Jatim Setujui LKPJ 2024, Gubernur Khofifah: Semua Rekomendasi Jadi Acuan Perbaikan Pembangunan
“Upaya ekstra masih dibutuhkan, terutama di wilayah dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan mensinergikan kerja dan anggaran lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Indriani.
