SuaraJatim.id - Fenomena pengibaran bendera Jolly Roger, simbol bajak laut Topi Jerami dari anime populer One Piece, yang berkibar di sejumlah titik di Surabaya jelang HUT RI ke-80 memantik reaksi dari berbagai pihak.
Alih-alih mengambil langkah represif, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memilih pendekatan yang lebih lunak dan edukatif, sebuah sikap yang menyoroti pergeseran cara pandang pemerintah daerah dalam menghadapi ekspresi warga.
Bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami itu sempat terlihat berkibar di bawah bendera Merah Putih di kawasan Kejawan Putih Tambak, Mulyorejo, pada Senin (4/8/2025).
Bagi sebagian warga, pengibaran bendera ini bukan sekadar ikut-ikutan tren, melainkan sebuah bentuk kritik sosial terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.
Baca Juga:Cara Pemkot Surabaya Tangani Anak Nakal, Masukkan ke RIAS
Menanggapi fenomena yang menjadi perbincangan nasional ini, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang pengibaran bendera fiktif atau komunitas.
Namun, ia mengimbau masyarakat untuk memahami dan menghormati kesakralan momen peringatan kemerdekaan.
"Bendera One Piece itu tidak ada larangan resminya. Tapi saya mohon kepada warga Surabaya, ini adalah hari kemerdekaan negara kita, yang diperjuangkan oleh para pahlawan dengan nyawa mereka," ujar Eri Cahyadi saat ditemui di DPRD Surabaya, Selasa (5/8/2025).
Pendekatan Humanis di Kota Pahlawan
Sikap Eri Cahyadi kontras dengan beberapa seruan penertiban paksa di daerah lain. Ia menekankan pentingnya dialog dan edukasi ketimbang larangan keras.
Baca Juga:Bukan Sekadar Peringatan, Hari Kebangkitan Nasional Punya Pesan Rahasia untuk Surabaya
Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk memberi pemahaman, bukan langsung menjatuhkan sanksi.
“Jangan saat ulang tahun kemerdekaan, malah dikibarkan bendera lain. Hormatilah makna kemerdekaan. Mari kita kibarkan hanya bendera Merah Putih dan junjung lambang Pancasila,” tambahnya.
Pendekatan ini terbukti efektif. Setelah pihak kelurahan memberikan penjelasan secara persuasif kepada pemilik rumah di Kejawan Putih Tambak, bendera Jolly Roger tersebut diturunkan secara sukarela keesokan harinya.
“Kita beri pengertian, bukan melarang. Setelah dijelaskan, alhamdulillah mereka paham dan bendera diturunkan. Ini bagian dari pembelajaran,” kata Eri.
Aturan Hukum dan Simbol Perlawanan
Secara hukum, pengibaran bendera selain Merah Putih diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.
Undang-undang ini tidak melarang pengibaran bendera organisasi atau komunitas, namun menetapkan bahwa posisinya tidak boleh lebih tinggi dan ukurannya tidak boleh lebih besar dari bendera Merah Putih jika dipasang berdampingan.
Fenomena ini menjadi menarik karena bendera Jolly Roger dalam semesta One Piece adalah simbol perlawanan terhadap Pemerintah Dunia yang tiranik. Beberapa warga yang mengibarkannya secara terbuka mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah saat ini, mulai dari isu pajak hingga korupsi.
Hal ini menandakan adanya pesan dan kritik yang ingin disampaikan melalui simbol budaya populer tersebut.
Eri Cahyadi menyadari bahwa tidak semua warga memahami nilai-nilai perjuangan secara mendalam. Oleh karena itu, ia melihat fenomena ini sebagai momentum bagi pemerintah untuk lebih intensif membangun kesadaran nasionalisme.
“Mohon maaf, tidak semua warga paham. Di sinilah peran pemerintah hadir untuk memberikan edukasi, agar kita tetap menghargai perjuangan para pahlawan,” pungkas Eri.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
