SuaraJatim.id - Komisi B DPRD Jatim menyoroti anggaran program ketahanan pangan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Perubahan APBD (P-APBD) Jatim 2025.
Juru bicara Komisi B DPRD Jatim dalam rapat paripurna pada Selasa (2/8/2025), Wiwin Sumrambah mempertanyakan dukungan pemerintah provinsi terhadap program ketahanan pangan nasional.
“Alokasi anggaran daerah seharusnya berpihak pada rakyat dan menjadi instrumen kesejahteraan. Namun, faktanya masih banyak petani yang belum merasakan manfaat itu,” kata Wiwin.
Komisi B DPRD Jatim menilai anggaran untuk sektor ketahanan pangan masih lemah dan belum berpihak pada petani.
Baca Juga:SPPG Masih Minim, DPRD Jatim Berharap Pemerataan Segera Direalisasikan
Sebenarnya, alokasi anggaran meningkat pada P-APBD Jatim 2025, untuk sektor pangan dan kesejahteraan petani masih dipertanyakan.
Menurut politikus asal Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu, harusnya tidak boleh ada kesenjangan dukungan antara program pemerintah pusat dengan daerah. Sedangkan alokasi anggaran hingga saat ini belum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani sebagai stakeholder utama.
Selain program ketahanan pangan, Wiwin juga menekankan perhatiannya pada pengelolaan aset lahan di dinas pertanian serta program penyediaan alat dan mesin modern.
"Beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) diketahui membiarkan lahannya idle, bahkan disewakan kepada pihak swasta yang tidak bergerak di sektor pertanian," ungkapnya.
Terkait penyediaan alat dan mesin pertanian modern masih belum maksimal. Hal ini terlihat pada rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian yang menganggap masih identik dengan cara-cara konvensional.
Baca Juga:PMI Masih Rawan Masalah, Peran Pemerintah Daerah Tetap Dibutuhkan
“Dengan pola seperti ini, bagaimana mungkin ketahanan pangan bisa tercapai? Pemprov seharusnya hadir dengan program yang solutif, bukan sekadar formalitas,” ungkapnya.
Komisi B DPRD Jatim itu lalu memberikan rekomendasi terhadap program ketahanan pangan. Salah satunya dengan menambah anggaran sebesar Rp75 miliar untuk bantuan alat dan mesin pertanian modern.
Kemudian mendorong inovasi dan kreativitas program, baik on farm maupun off farm, untuk meningkatkan nilai tambah pertanian. "Serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan idle milik Dinas Pertanian agar produktif untuk tanaman pangan dan hortikultura," katanya.
Pihaknya juga menekankan agar ada program yang lebih pada petani untuk mempercepat ketahanan pangan.
