-
Ratusan jagal datangi DPRD Surabaya menolak relokasi RPH Pegirian.
-
Aksi bawa sapi sebabkan kemacetan dan tarik perhatian publik.
-
Jagal khawatir relokasi ancam mata pencaharian turun-temurun mereka.
SuaraJatim.id - Ratusan tukang jagal dan pedagang daging menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Senin (12/1/2026).
Mereka menolak rencana Relokasi RPH Pegirian ke kawasan Tambak Osowilangun (TOW), yang dinilai mengancam keberlangsungan mata pencaharian tukang jagal dan pedagang daging.
Dalam aksi tersebut, massa datang dengan cara tak biasa. Tiga ekor sapi dibawa dan dikendarai secara simbolik di kawasan pusat pemerintahan Kota Surabaya.
Kehadiran hewan ternak ini sontak menyita perhatian publik dan menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Yos Sudarso tersendat.
Warga dan pengguna jalan berhenti untuk menyaksikan aksi penolakan Relokasi RPH Pegirian yang berlangsung terbuka di ruang publik.
Melalui orasi yang disampaikan bergantian, para jagal menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi jika Relokasi RPH Pegirian tetap dipaksakan. Mereka menilai pemindahan lokasi akan memutus mata pencaharian yang telah dijalani secara turun-temurun oleh warga sekitar Pegirian.
“Kami menolak pindah ke lokasi yang baru,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando, dikutip dari BeritaJatim.
Mayoritas pengunjuk rasa diketahui merupakan warga yang tinggal dan bekerja di sekitar kawasan Pegirian. Selama puluhan tahun, mereka menggantungkan hidup dari aktivitas pemotongan dan perdagangan daging di Rumah Potong Hewan tersebut. Rencana Relokasi RPH Pegirian disebut membuat masa depan ekonomi mereka berada dalam ketidakpastian.
Selain soal sejarah dan ikatan wilayah, massa aksi juga menilai kawasan Tambak Osowilangun tidak representatif. Faktor jarak, akses distribusi, serta potensi berkurangnya pembeli menjadi alasan utama penolakan.
“Lokasi yang baru ini tidak representatif dan akan merugikan kami yang sudah menetap dan bekerja di Pegirian sejak lama,” tegas orator kembali.
Para demonstran menilai Relokasi RPH Pegirian berpotensi memutus rantai ekonomi lokal yang selama ini tumbuh di sekitar RPH, mulai dari pedagang kecil, buruh angkut, hingga usaha pendukung lainnya yang bergantung pada aktivitas pemotongan hewan.
Hingga siang hari, perwakilan massa masih melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kota Surabaya. Mereka menyampaikan aspirasi dan berharap DPRD dapat memfasilitasi dialog dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait rencana Relokasi RPH Pegirian, agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat kecil.
Sementara itu, aparat kepolisian dan petugas keamanan DPRD berjaga ketat di sekitar pintu masuk gedung dewan. Pengamanan dilakukan untuk memastikan aksi unjuk rasa berjalan kondusif. Aksi penolakan Relokasi RPH Pegirian pun berlangsung terkendali meski sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi.
