SuaraJatim.id - Kunjungan pertama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ke Kota Pasuruan tidak memberikan komentar banyak. Usai rapat di Kantor Pemkot Pasuruan Nadiem bergegas masuk mobil dan meninggalkan para awak media.
Sementara itu, Sekda Pemkot Pasuruan Bahrul Ulum, dalam pertemuannya dengan Nadiem, membahas penyelesaian pembangunan renovasi dan murid serta guru yang ada di SDN Gentong.
"Intinya (Pak Menteri) mengharapkan supaya ini segera bisa disolusikan baik langkah pendek dalam rangka pembangunan permanen. Bisa dibangun permanen untuk pelayanan proporsional, aman, tentu tidak mengkhawatirkan," kata dia saat di Kantor Pemkot Pasuruan pada Kamis (7/11/2019).
Terkait pergantian kegiatan belajar mengajar siswa, hingga kini pemkot masih belum menemukan solusi. Apabila tak menemukannya, maka para murid akan belajar menggunakan dua shift di sekolah tersebut.
"Kita carikan alternatif gimana kira-kira yang terbaik untuk anak-anak, ya tentu tempatnya kita cari. Tapi rupanya belum ketemu kalau tidak ada kalau di cek ruang kelas lainnya aman itu menjadi alternatif," ujarnya.
"Semuanya yang tidak roboh bisa difungsikan, cuma mungkin kalau terpaksa ya double shift ada pagi dan siang. Tapi itu juga di bicarakan antara dinas pendidikan dengan kepala sekolah," lanjutnya.
Untuk rencana pendampingan psikologis untuk murid-murid dari pihak Unicef, kata Bahrul, sudah siap untuk memberikan trauma healing bagi mereka para korban.
"Saya membayangkan trauma anak anak panjang dan parah ternyata anak anak ingin segera sekolah lagi. Ini pendampingan untuk trauma healing sudah direncanakan, segera dari Unicef sudah siap untuk melaksanakannya," jelasnya.
Selain itu, Bahrul mengungkapkan pembangunan renovasi atap kelas di SDN Gentong dipastikan tak bisa menggunakan dana tak terduga di tahun 2019.
Baca Juga: Endus Ada Penyimpangan, Polisi Bidik 4 Calon Tersangka Kasus Atap SD Roboh
Dia mengatakan alasannya karena terkendala aturan. Dalam perencanaan pembangunan bangunan baru hal itu terlalu mepet karena tahun 2019 segera berakhir.
"Aturan terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan, ketika di rencanakan mestinya tidak beleh melewati tahun anggaran," jelasnya.
Sehingga, rencana pembangunan renovasi di SDN Gentong akan dilaksanakan pada 2020 mendatang. Di tahun itu, pembangunannya akan menggunakan dana dari APBD tahun 2020.
"Itu semula di 2019 ternyata kita terkendala aturan dan tidak bisa dilakukan sehingga 2020 menggunakan APBD 2020. Otomatis tahun depan," ujarnya.
Ditanya terkait detail waktu pembangunannya, Bahrul tidak bisa menyebutkannya. Hal itu lantaran masalah atap ambruk masih belum selesai dan masih dalam penanganan aparat kepolisian.
Namun, ia berharap agar permasalahan tersebut segera terselesaikan sehingga guru dan murid bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar di SDN Gentong.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mudah, Ini Cara Menghentikan Spam Call di HP Android dan iPhone
- Pengamat Nilai Manuver KSP Listyo Bongkar Hambatan Birokrasi Jadi Investasi Jangka Panjang
- Pengacara Kamaruddin Simanjuntak Sakit Apa? Meninggal Dunia di Usia 52 Tahun
- 5 Rekomendasi Sepatu untuk Jalan Kaki 20 Ribu Langkah, Empuk dan Tidak Cepat Pegal
- Cara Menggunakan Minyak Zaitun Mustika Ratu untuk Wajah dan Rambut
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
Puluhan Kiai Sepuh NU Berkumpul di Lirboyo, Soroti Keadilan dalam Kasus Gus Yaqut
-
Songsong Usia 131 Tahun, BRI Perkuat Komitmen Majukan Ekonomi Indonesia
-
Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Air Bersih 196 KK Terdampak Kekeringan di Desa Kenongrejo Ngawi
-
Warga Blitar Menjerit BBM Sulit, Polisi Malah Temukan 6.000 Liter Pertalite Mengendap di SPBU
-
Rencana Hibah Rp2,3 Miliar untuk Kampung Religi Gus Iqdam Disorot DPRD: Ponpes di Blitar Bukan Satu