SuaraJatim.id - Peristiwa ambruknya atap bangunan sekolah di Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan warga. Sebab insiden tersebut disinyalir tak hanya terjadi sekali, namun beberapa kali.
Dari berbagai informasi yang dihimpun Kontributor Suara.com, setidaknya sudah ada tiga sekolah di Jatim, yakni SDN 1 Babatan Nganjuk, SDN Gentong Kota Pasuruan dan SDN Keting 2 Jember yang mengalami insiden serupa.
Bahkan, satu insiden yang terjadi di SDN Gentong Pasuruan menewaskan dua orang karena reruntuhan atap. Menanggapai hal tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan insiden yang terjadi pada bangunan sekolah dasar (SD) tersebut harusnya ditangani pemerintah kabupaten/kota bukan pemprov.
"SD itu Bupati ya, jangan ke saya nanti bisa salah loh. Kalau urusannya SMK, SMA bisa ke Pemprov, tapi kalau SD, SMP ke Pemkab atau Pemkot," ujarnya saat ditemui di Balai Pemuda Kota Surabaya pada Selasa (17/12/2019).
Namun, Khofifah mengaku telah mengirimkan surat kepada masing-masing kepala daerah di wilayah yang mengalami insiden tersebut untuk melakukan pengecekan dan antisipasi.
"Sudah kirim surat sejak (insiden) Nganjuk, Pasuruan sudah menyurat supaya masing-masing daerah, bupati atau wali kota melakukan checking kembali supaya bisa melakukan antisipasi," ucapnya.
Selain antisipasi dan pengecekan, Khofifah juga meminta secara berkala untuk memonitoring kondisi fisik bangunan apakah masih baik atau sudah waktunya untuk dilakukan perbaikan. Karena saat ini sudah memasuki musim hujan.
"Kan ini ada angin puting beliung, kemudian ada intensitas hujan yang mungkin tinggi. Jadi masing-masing (daerah) kita meminta untuk bisa monitoring kondisi fisiknya (bangunan sekolah) seperti apa," katanya.
Dalam proses monitoring tersebut, Khofifah menyebut tak hanya melibatkan kepala daerah saja tapi juga melibatkan Dinas PU kota dan provinsi. Sementara untuk perbaikan di SDN Gentong Pasuruan akan mengambil anggaran dari Kementerian PUPR.
Baca Juga: Baru Selesai Direnovasi, Atap SD di Jember Ambruk
"Pasti nanti akan ada dinas PU yang berkoordinasi dengan Dinas PU provinsi dari PU Cipta Karya pusat. Sudah tertulis itu. Kita mengkomunikasikan dengan Kementerian PUPR sehingga Pasuruan yang membangun dari anggaran PUPR," jelasnya.
Khofifah menegaskan, tanggung jawab terhadap bangunan SD yang mengalami ambruk tersebut adalah tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/ kota.
"Tapi kan sebetulnya tanggung jawab ini ada di Pemkab Pemkot, seruan Pemprov tidak hanya ke dinas tapi surat tertulis dari Gubernur," katanya.
Kontributor : Arry Saputra
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
CEK FAKTA: Presiden Prabowo Larang Jokowi ke Luar Negeri, Benarkah?
-
Dapur MBG di Tulungagung Berhenti Beroperasi, Ada Apa?
-
Pengumuman Magang Nasional 2025 Batch 2, Ini Jadwal Lengkap dan Cara Cek di Kemnaker
-
Apa itu Bobibos? Diklaim BBM Ramah Lingkungan Setara RON 98
-
CEK FAKTA: Timnas Indonesia Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Benarkah?