SuaraJatim.id - Peristiwa ambruknya atap bangunan sekolah di Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan warga. Sebab insiden tersebut disinyalir tak hanya terjadi sekali, namun beberapa kali.
Dari berbagai informasi yang dihimpun Kontributor Suara.com, setidaknya sudah ada tiga sekolah di Jatim, yakni SDN 1 Babatan Nganjuk, SDN Gentong Kota Pasuruan dan SDN Keting 2 Jember yang mengalami insiden serupa.
Bahkan, satu insiden yang terjadi di SDN Gentong Pasuruan menewaskan dua orang karena reruntuhan atap. Menanggapai hal tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan insiden yang terjadi pada bangunan sekolah dasar (SD) tersebut harusnya ditangani pemerintah kabupaten/kota bukan pemprov.
"SD itu Bupati ya, jangan ke saya nanti bisa salah loh. Kalau urusannya SMK, SMA bisa ke Pemprov, tapi kalau SD, SMP ke Pemkab atau Pemkot," ujarnya saat ditemui di Balai Pemuda Kota Surabaya pada Selasa (17/12/2019).
Namun, Khofifah mengaku telah mengirimkan surat kepada masing-masing kepala daerah di wilayah yang mengalami insiden tersebut untuk melakukan pengecekan dan antisipasi.
"Sudah kirim surat sejak (insiden) Nganjuk, Pasuruan sudah menyurat supaya masing-masing daerah, bupati atau wali kota melakukan checking kembali supaya bisa melakukan antisipasi," ucapnya.
Selain antisipasi dan pengecekan, Khofifah juga meminta secara berkala untuk memonitoring kondisi fisik bangunan apakah masih baik atau sudah waktunya untuk dilakukan perbaikan. Karena saat ini sudah memasuki musim hujan.
"Kan ini ada angin puting beliung, kemudian ada intensitas hujan yang mungkin tinggi. Jadi masing-masing (daerah) kita meminta untuk bisa monitoring kondisi fisiknya (bangunan sekolah) seperti apa," katanya.
Dalam proses monitoring tersebut, Khofifah menyebut tak hanya melibatkan kepala daerah saja tapi juga melibatkan Dinas PU kota dan provinsi. Sementara untuk perbaikan di SDN Gentong Pasuruan akan mengambil anggaran dari Kementerian PUPR.
Baca Juga: Baru Selesai Direnovasi, Atap SD di Jember Ambruk
"Pasti nanti akan ada dinas PU yang berkoordinasi dengan Dinas PU provinsi dari PU Cipta Karya pusat. Sudah tertulis itu. Kita mengkomunikasikan dengan Kementerian PUPR sehingga Pasuruan yang membangun dari anggaran PUPR," jelasnya.
Khofifah menegaskan, tanggung jawab terhadap bangunan SD yang mengalami ambruk tersebut adalah tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/ kota.
"Tapi kan sebetulnya tanggung jawab ini ada di Pemkab Pemkot, seruan Pemprov tidak hanya ke dinas tapi surat tertulis dari Gubernur," katanya.
Kontributor : Arry Saputra
Berita Terkait
Terpopuler
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
Pilihan
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
Terkini
-
Hilang Saat Mencari Ikan di Sungai Brantas, Mustofa Ditemukan Tim SAR dalam Kondisi Tak Bernyawa
-
Jerat Prostitusi Online Menyasar Anak-Anak Broken Home di Blitar
-
Tabrakan Hiace vs Truk di KM 619 Tol Solo-Kertosono, Dua Nyawa Melayang
-
Mantan Guru SMA Terancam 9 Tahun Penjara Usai Cabuli Belasan Anak di Kediri
-
8 Jam KPK Geledah Kantor Diskes dan Disdik Ponorogo: Tiga Koper Disita, Satu ASN Dibawa Pergi