SuaraJatim.id - Peristiwa ambruknya atap bangunan sekolah di Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan warga. Sebab insiden tersebut disinyalir tak hanya terjadi sekali, namun beberapa kali.
Dari berbagai informasi yang dihimpun Kontributor Suara.com, setidaknya sudah ada tiga sekolah di Jatim, yakni SDN 1 Babatan Nganjuk, SDN Gentong Kota Pasuruan dan SDN Keting 2 Jember yang mengalami insiden serupa.
Bahkan, satu insiden yang terjadi di SDN Gentong Pasuruan menewaskan dua orang karena reruntuhan atap. Menanggapai hal tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan insiden yang terjadi pada bangunan sekolah dasar (SD) tersebut harusnya ditangani pemerintah kabupaten/kota bukan pemprov.
"SD itu Bupati ya, jangan ke saya nanti bisa salah loh. Kalau urusannya SMK, SMA bisa ke Pemprov, tapi kalau SD, SMP ke Pemkab atau Pemkot," ujarnya saat ditemui di Balai Pemuda Kota Surabaya pada Selasa (17/12/2019).
Namun, Khofifah mengaku telah mengirimkan surat kepada masing-masing kepala daerah di wilayah yang mengalami insiden tersebut untuk melakukan pengecekan dan antisipasi.
"Sudah kirim surat sejak (insiden) Nganjuk, Pasuruan sudah menyurat supaya masing-masing daerah, bupati atau wali kota melakukan checking kembali supaya bisa melakukan antisipasi," ucapnya.
Selain antisipasi dan pengecekan, Khofifah juga meminta secara berkala untuk memonitoring kondisi fisik bangunan apakah masih baik atau sudah waktunya untuk dilakukan perbaikan. Karena saat ini sudah memasuki musim hujan.
"Kan ini ada angin puting beliung, kemudian ada intensitas hujan yang mungkin tinggi. Jadi masing-masing (daerah) kita meminta untuk bisa monitoring kondisi fisiknya (bangunan sekolah) seperti apa," katanya.
Dalam proses monitoring tersebut, Khofifah menyebut tak hanya melibatkan kepala daerah saja tapi juga melibatkan Dinas PU kota dan provinsi. Sementara untuk perbaikan di SDN Gentong Pasuruan akan mengambil anggaran dari Kementerian PUPR.
Baca Juga: Baru Selesai Direnovasi, Atap SD di Jember Ambruk
"Pasti nanti akan ada dinas PU yang berkoordinasi dengan Dinas PU provinsi dari PU Cipta Karya pusat. Sudah tertulis itu. Kita mengkomunikasikan dengan Kementerian PUPR sehingga Pasuruan yang membangun dari anggaran PUPR," jelasnya.
Khofifah menegaskan, tanggung jawab terhadap bangunan SD yang mengalami ambruk tersebut adalah tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/ kota.
"Tapi kan sebetulnya tanggung jawab ini ada di Pemkab Pemkot, seruan Pemprov tidak hanya ke dinas tapi surat tertulis dari Gubernur," katanya.
Kontributor : Arry Saputra
Berita Terkait
Terpopuler
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- HP Bagus Minimal RAM Berapa? Ini 4 Rekomendasi di Kelas Entry Level
- Simulasi TKA: 15 Soal Matematika Kelas 6 SD Materi Bangun Ruang dan Statistika
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Gus Idris Bantah Dugaan Pelecehan Seksual, Janji Ikuti Proses Hukum!
-
Dukung Asta Cita, BRI Group Umumkan Pemangkasan Suku Bunga PNM Mekaar hingga 5%
-
43 Ekor Ular Masuk Pemukiman Warga Surabaya, Sembunyi di Plafon hingga Kamar Mandi!
-
5 Fakta Viral Siswa Disabilitas di Surabaya Diduga Dibully, Wajib Cek CCTV!
-
Santri Demo Kejari Gresik, Buntut Pengasuh Ponpes Ditahan dan Jadi Tersangka Korupsi