SuaraJatim.id - Peristiwa ambruknya atap bangunan sekolah di Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan warga. Sebab insiden tersebut disinyalir tak hanya terjadi sekali, namun beberapa kali.
Dari berbagai informasi yang dihimpun Kontributor Suara.com, setidaknya sudah ada tiga sekolah di Jatim, yakni SDN 1 Babatan Nganjuk, SDN Gentong Kota Pasuruan dan SDN Keting 2 Jember yang mengalami insiden serupa.
Bahkan, satu insiden yang terjadi di SDN Gentong Pasuruan menewaskan dua orang karena reruntuhan atap. Menanggapai hal tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan insiden yang terjadi pada bangunan sekolah dasar (SD) tersebut harusnya ditangani pemerintah kabupaten/kota bukan pemprov.
"SD itu Bupati ya, jangan ke saya nanti bisa salah loh. Kalau urusannya SMK, SMA bisa ke Pemprov, tapi kalau SD, SMP ke Pemkab atau Pemkot," ujarnya saat ditemui di Balai Pemuda Kota Surabaya pada Selasa (17/12/2019).
Namun, Khofifah mengaku telah mengirimkan surat kepada masing-masing kepala daerah di wilayah yang mengalami insiden tersebut untuk melakukan pengecekan dan antisipasi.
"Sudah kirim surat sejak (insiden) Nganjuk, Pasuruan sudah menyurat supaya masing-masing daerah, bupati atau wali kota melakukan checking kembali supaya bisa melakukan antisipasi," ucapnya.
Selain antisipasi dan pengecekan, Khofifah juga meminta secara berkala untuk memonitoring kondisi fisik bangunan apakah masih baik atau sudah waktunya untuk dilakukan perbaikan. Karena saat ini sudah memasuki musim hujan.
"Kan ini ada angin puting beliung, kemudian ada intensitas hujan yang mungkin tinggi. Jadi masing-masing (daerah) kita meminta untuk bisa monitoring kondisi fisiknya (bangunan sekolah) seperti apa," katanya.
Dalam proses monitoring tersebut, Khofifah menyebut tak hanya melibatkan kepala daerah saja tapi juga melibatkan Dinas PU kota dan provinsi. Sementara untuk perbaikan di SDN Gentong Pasuruan akan mengambil anggaran dari Kementerian PUPR.
Baca Juga: Baru Selesai Direnovasi, Atap SD di Jember Ambruk
"Pasti nanti akan ada dinas PU yang berkoordinasi dengan Dinas PU provinsi dari PU Cipta Karya pusat. Sudah tertulis itu. Kita mengkomunikasikan dengan Kementerian PUPR sehingga Pasuruan yang membangun dari anggaran PUPR," jelasnya.
Khofifah menegaskan, tanggung jawab terhadap bangunan SD yang mengalami ambruk tersebut adalah tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/ kota.
"Tapi kan sebetulnya tanggung jawab ini ada di Pemkab Pemkot, seruan Pemprov tidak hanya ke dinas tapi surat tertulis dari Gubernur," katanya.
Kontributor : Arry Saputra
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Dihabisi Kekasih: Fakta Di Balik Kematian Tragis Gadis 19 Tahun di Lumajang
-
Gaji Pegawai Kopdes Merah Putih Blitar Cair, Nominalnya di Bawah UMK
-
BRI Perkuat Sistem Anti-Fraud, Pelanggaran Berunsur Pidana Langsung Dilaporkan
-
Turunkan Stunting hingga 14,7%: Gubernur Jatim Terima Penghargaan dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia
-
Gadis 19 Tahun di Lumajang Tewas Tak Berbusana, Ada Luka Sayatan