SuaraJatim.id - Peristiwa ambruknya atap bangunan sekolah di Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan warga. Sebab insiden tersebut disinyalir tak hanya terjadi sekali, namun beberapa kali.
Dari berbagai informasi yang dihimpun Kontributor Suara.com, setidaknya sudah ada tiga sekolah di Jatim, yakni SDN 1 Babatan Nganjuk, SDN Gentong Kota Pasuruan dan SDN Keting 2 Jember yang mengalami insiden serupa.
Bahkan, satu insiden yang terjadi di SDN Gentong Pasuruan menewaskan dua orang karena reruntuhan atap. Menanggapai hal tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan insiden yang terjadi pada bangunan sekolah dasar (SD) tersebut harusnya ditangani pemerintah kabupaten/kota bukan pemprov.
"SD itu Bupati ya, jangan ke saya nanti bisa salah loh. Kalau urusannya SMK, SMA bisa ke Pemprov, tapi kalau SD, SMP ke Pemkab atau Pemkot," ujarnya saat ditemui di Balai Pemuda Kota Surabaya pada Selasa (17/12/2019).
Namun, Khofifah mengaku telah mengirimkan surat kepada masing-masing kepala daerah di wilayah yang mengalami insiden tersebut untuk melakukan pengecekan dan antisipasi.
"Sudah kirim surat sejak (insiden) Nganjuk, Pasuruan sudah menyurat supaya masing-masing daerah, bupati atau wali kota melakukan checking kembali supaya bisa melakukan antisipasi," ucapnya.
Selain antisipasi dan pengecekan, Khofifah juga meminta secara berkala untuk memonitoring kondisi fisik bangunan apakah masih baik atau sudah waktunya untuk dilakukan perbaikan. Karena saat ini sudah memasuki musim hujan.
"Kan ini ada angin puting beliung, kemudian ada intensitas hujan yang mungkin tinggi. Jadi masing-masing (daerah) kita meminta untuk bisa monitoring kondisi fisiknya (bangunan sekolah) seperti apa," katanya.
Dalam proses monitoring tersebut, Khofifah menyebut tak hanya melibatkan kepala daerah saja tapi juga melibatkan Dinas PU kota dan provinsi. Sementara untuk perbaikan di SDN Gentong Pasuruan akan mengambil anggaran dari Kementerian PUPR.
Baca Juga: Baru Selesai Direnovasi, Atap SD di Jember Ambruk
"Pasti nanti akan ada dinas PU yang berkoordinasi dengan Dinas PU provinsi dari PU Cipta Karya pusat. Sudah tertulis itu. Kita mengkomunikasikan dengan Kementerian PUPR sehingga Pasuruan yang membangun dari anggaran PUPR," jelasnya.
Khofifah menegaskan, tanggung jawab terhadap bangunan SD yang mengalami ambruk tersebut adalah tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/ kota.
"Tapi kan sebetulnya tanggung jawab ini ada di Pemkab Pemkot, seruan Pemprov tidak hanya ke dinas tapi surat tertulis dari Gubernur," katanya.
Kontributor : Arry Saputra
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Banjir Sumatera, BRI Group Fokus pada Pemulihan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Pascabencana
-
Hari Ibu 2025, Gubernur Khofifah Dorong Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Jatim
-
BRI Raih Penghargaan atas Komitmen terhadap Penguatan Ekonomi Kerakyatan
-
Dihujat Publik, Ini Pengakuan Pembuat Patung Macan Putih yang Viral di Kediri
-
Muslimat NU Gandeng KLH Perkuat Gerakan Pelestarian Lingkungan Berbasis Masyarakat