SuaraJatim.id - Sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Penegak Demokrasi Kediri Djayati meminta Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri agar tidak mengeluarkan rekomendasi kepada putra sulung Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana untuk maju di Pilkada Kabupaten Kediri 2020.
Daripada merekomendasikan Dhito, panggilan akrab Hanindhito, aliansi tersebut meminta DPP PDIP merekomendasikan bakal calon bupati (Bacabup) yang telah mengikuti proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan DPC PDIP Kabupaten Kediri.
Pernyataan Aliansi Penegak Demokrasi Kediri Djayati ini tertuang dalan butir aspirasi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Kantor KPU Kabupaten Kediri, Jalan Pamenang nomor 1, Dusun Katang, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.
"Kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan segala otoritasnya untuk tidak merekomendasikan Hanindhito Himawan Pramana, dan mengganti dengan salah satu nama kader terbaik dari PDIP yang mengikuti dalam proses penjaringan dan penyaringan yang diadakan oleh DPC PDIP Kabupaten Kediri," demikian bunyi pernyataan tersebut sebagaimana dikutip Suara.com, Senin (9/3/2020).
Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Kediri Dodi Purwanto, menanggapi santai permintaan Aliansi Penegak Demokrasi Kediri Djayati. Menurutnya, pihaknya tak bisa serta-merta mengakomodir aspirasi tersebut.
"Ya kami, partai kan punya AD/ART sendiri, punya rumah tangga sendiri. Ya kalau sekedar masukan ya kita terima, tapi kan tidak bisa intervensi terkait dengan AD/ART yang sudah diputuskan dalam kongres," tutur Dodi.
Ketua DPRD Kabupaten Kediri ini juga tak ambil pusing dengan penolakan aliansi atas calon tunggal di Pilkada Kabupaten Kediri. Dodi berdalih keberadaan calon tunggal tidak melanggar regulasi Pemilu Indonesia.
"Kalau terkait dengan itu (penolakan aliansi atas calon tunggal), sampai detik ini kan belum ada rekomendasi satupun yang keluar. Kalaupun calon tunggal dan sebagainya itu kan semua tidak ada atuaran yang melarang," sebutnya.
"Jadi kita lihat lah aturan undang-undang Pilkada, PKPU-nya dilihat. Ya kalau ingin mengubah tidak ada calon tunggal ya harus menjudicial review terkait dengan undang-undang itu sendiri," imbuhnya.
Baca Juga: Tolak Calon Tunggal Bupati, Parpol Kediri Cari Lawan Anak Seskab Pramono
Belakangan partai tersebut dirumorkan sedang menggalang kekuatan untuk mengajukan calon tunggal di Pilkada Kabupaten Kediri 2020. Calon terkuat yang digadang-gadang yakni anak Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab dipanggil Dhito. Terkait hal itu, Dodi memberikan keterangan bersayap ke media.
"Kita tidak mengupayakan calon tunggal, tetapi kita harus menjalin komunikasi politik dengan seluruh partai politik, dengan seluruh elemen masyarakat, ormas," katanya.
Kontributor : Usman Hadi
Berita Terkait
-
Tolak Calon Tunggal Bupati, Parpol Kediri Cari Lawan Anak Seskab Pramono
-
Wabup Petahana Bakal Jadi Lawan Anak Pramono Anung di Pilbup Kediri 2020?
-
Anak Pramono Anung Jadi Cabup Kediri, Kenapa Rekom Dari PDIP Belum Turun?
-
Anak Pramono Anung Maju Pilbup Kediri, Bacawabup Ini Pesimis Dapat Rekom
-
Bacabup Supadi Ditahan Polisi, Gerindra: Bukan Urusan Kami
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- Kenapa Raffi Ahmad Diboikot? Ini Kronologi Acara Sumpah Pemuda sampai Rans Carnival Sepi
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
Pilihan
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
-
Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
-
Tak Perlu Bongkar Kitab, Muhammadiyah Bikin AI Khusus ChatHPT untuk Jawab Persoalan Agama
-
Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
Terkini
-
Tiga Anggota Polri Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal, Irwasum Tegaskan Bukan Kebijakan Institusi
-
Petani Sawit Berpotensi Keluar dari Sistem RSPO Jika Pendapatan Terus Menurun
-
BPBD Kabupaten Malang Tangani Banjir dan Longsor di Sejumlah Kecamatan
-
Banjir dan Longsor Terjang Malang Selatan, Sejumlah Akses Jalan Terputus
-
Longsor Rusak Pagar dan Plengsengan SDN 2 Pandean Trenggalek