SuaraJatim.id - Massa aksi tolak pengesahan Omnibus Law di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, merasa kecewa lantaran tak ditemui oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Pihak pemerintah yang menemui massa adalah Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono, bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jatim Himawan Estu Subagjo. Dalam kesempatan itu, Heru meminta maaf karena gubernur tak bisa menemui mereka.
"Mohon maaf gubernur tidak ada di tempat," ujar Heru, Kamis (8/10/2020).
Kendati tak bisa menghadirkan gubernur, Heru menyampaikan titipan dari gubernur untuk menerima aspirasi dari para massa pendemo. Nantinya sikap penolakan pengesahan Omnibus Law dam UU Cipta Kerja akan diteruskan ke pemerintah pusat.
"Saya menyampaikan hari ini, pernyataan Pemprov Jatim mewakili masyarakat pekerja buruh Jatim menyangkut Undang-undang Omnibus Law yang disahkan. Dengan ini kami akan teruskan aspirasi kawan-kawan ke pemerintah pusat. Segera suratnya akan kami bikin," tegasnya.
Mendengar pernyataan dari Heru, massa pendemo masih tak puas. Justru mereka melempari botol mineral selama beberapa detik. Mereka tetap ingin Gubernur Khofifah yang menemuinya secara langsung.
Aparat yang berjaga pun langsung menenagkan massa pendemo. Mobil Water Cannon yang parkir di sekitar lokasi langsung digerakkan untuk membubarkan massa.
Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Jazuli mengaku kecewa karena Khofifah tidak menemui mereka.
"Buat apa kita ke gubernur, gubernur (Khofifah) lari tidak ada di sini," kata Jazuli.
Baca Juga: Jurnalis Merahputih.com Dikabarkan Hilang saat Liput Aksi Tolak UU Ciptaker
Jazuli mengungkapkan bahwa selama Jawa Timur bisa seperti saat ini juga karena pembayaran pajak dari rakyat. Harusnya gubernur bisa menemui rakyatnya.
"Jangan berlaku seperti itu. Mungkin kalau gubernur tidak peduli dengan rakyat. Mungkin kita anggap saja tidak ada pemerintah di Jatim. Mungkin akan ada banyak aksi buruh di jalan-jalan," ungkapnya.
Karena tak ditemui, para demonstran berencana akan mengadakan aksi lanjutan dengan tuntutan yang sama. Buruh menunggu instruksi dari pengurus pusat.
"Sepanjang UU Omnibus Law tidak dicabut, tidak ada pilihan bagi buruh selain melawan. Ini perampasan hak yang nyata," tukasnya.
Kontributor: Arry Saputra
Teks foto: Massa aksi yang tak puas dan melempari botol mineral ke arah Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan lantaran tak ditemui oleh Gubernur Khofifah secara langsung (Istimewa).
Tag
Berita Terkait
-
Jurnalis Merahputih.com Dikabarkan Hilang saat Liput Aksi Tolak UU Ciptaker
-
Demo Tolak Omnibus Law di Surabaya dan Malang Panas, 200 Orang Ditangkap
-
Demo Tolak UU Cipta Kerja di Palopo, Motor Polisi Dibakar Massa
-
Kantor DPRD DIY Babak Belur Usai Ricuh, Ada Coretan Percobaan Pembunuhan
-
Jurnalis Suara.com Dianiaya Sejumlah Polisi Saat Meliput Demo Omnibus Law
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Media Belanda Julid ke Eliano Reijnders yang Gabung Persib: Penghangat Bangku Cadangan, Gagal
-
Sudah di Indonesia, Jebolan Ajax Amsterdam Hilang dari Skuad
-
Harga Emas Antam Tembus Paling Mahal Hari Ini, Jadi Rp 2.115.000 per Gram
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
Terkini
-
Gubernur Khofifah Silaturahmi Bersama Masyarakat Kalsel Asal Jatim: Kolaborasi Ekonomi Kebangsaan
-
G30S PKI: Strategi Kiai Paiton Lawan Komunis, Perang Spiritual dan Taktik Intelijen Santri
-
Lawan Sampah, BRI Peduli Ubah TP3SR di Bali Jadi Sentra Inovasi Ekonomi Sirkular
-
Mertua Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Tutup Usia
-
Harga Beras Melonjak, DPRD Jatim Tekan Bulog dan Disperindag Segera Bertindak