SuaraJatim.id - Demo tolak pengesahan Omnibus Law di Surabaya rencananya akan berlangsung selama 4 hari mulai 20-24 Oktober. Untuk mencegah keterlibatan pelajar SMA/SMK dalam aksi tersebut sekolah memperketat jam pembelajaran.
Salah satunya di SMAN 6 Surabaya yang melakukan beberapa langkah aantisipasi gar siswa tak terprovokasi ikut gerakan demonstran. Sekolah akan menjalin kerja sama antara komite dan wali murid agar bisa mengontrol peserta didik.
Kepala Sekolah SMAN 6 Surabaya, Mamak Pujowati, mengatakan bahwa sebanyak 896 siswa nantinya diwajibkan untuk mengikuti kegiatan sekolah secara daring.
"Kita ambil langkah dalam antisipasi kegiatan demo besok, yakni berkoordinasi dengan guru, wali kelas dan wakil kepala sekolah. Kita buat formula. Nantiya bisa saling mengawasi dan mengotrol siswa," ujar Mamik, Senin (19/10/2020).
Penambahan jam pembelajaran juga diberlakukan. Semula jam pelajaran yang dimulai pukul 10.00-13.00 menjadi 09.00-15.00 WIB. Hal ini dilakukan agar siswa tidak keluar mengikuti demo.
"Sehingga ada tiga sesi pembelajaran yang nantinya akan diikuti siswa. Pertama mulai pukul pertama 09.00-10.30, sesi kedua pukul 11.00-12.30, dan sesi terakhir pukul 13.00-15.00. Wali kelas juga wajib untuk melakukan absen," jelas dia.
Pengetatan jam belajar ini, lanjut Mamik, sebetulnya sudah berlangsung sepekan lalu. Selain itu di hari Sabtu dan Minggu siswa juga diminta untuk mengirimkan lokasinya berada ke wali kelas masing-masing.
"Kalau ada kegiatan seminar anak-anak wajib ikut. Kalau ndak masuk, harus melapor. Kami juga berkoordinasi dengan polsek untuk melakukan pembinaan ditanggal-tanggal yang akan direncanakan demo jadi kita perketat dan pantau selama delapan hari kedepan," katanya.
Sementara di SMK PGRI 13 Surabaya, siswanya dipastikan mengikuti kelas daring setiap harinya. Siswa tak akan diberikan celah untuk mengikuti demonstrasi karena pembelajaran akan dimulai pagi hingga sore.
Baca Juga: Ketemu Mahfud MD Buruh Surabaya Malah Kecewa, Besok 4 Hari Demo Terus
"Kami tidak ada himbauan khusus siswa dilarang ikut demo. Tetapi setiap harinya siswa ikut kelas daring mulai pukul 07.30 sampai 17.00 WIB," ucap Kepala SMK PGRI 13 Surabaya, Sri Wilujeng.
Dipastikannya seluruh siswa tak mengikuti demo karena mereka diwajibkan ketika mengikuti kelas daring berada di dalam ruangan serta dilarang mematikan kamera komputer ataupun handphonennya.
"Jadi terpantau siswa memang benar-benar ikut pelajaran. Besok juga masih pelajaran seperti biasanya," katanya menegaskan.
Kontributor : Arry Saputra
Tag
Berita Terkait
-
Ketemu Mahfud MD Buruh Surabaya Malah Kecewa, Besok 4 Hari Demo Terus
-
Dua Akun Twitter Penolak Omnibus Law Mendadak Dibatasi Aksesnya, Kenapa?
-
Gubernur Sulsel Kumpul 23 Rektor, Beri Masukan ke Presiden Jokowi
-
Mengapa Banyak yang Menolak UU Ciptaker?
-
Pengusaha Surabaya Dukung Pesangon PHK Turun, Buruh: Cari Enaknya Saja!
Terpopuler
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Jawa Rp 347,63 Miliar Diincar AC Milan
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Makna Kebaya Hitam dan Batik Slobog yang Dipakai Cucu Bung Hatta, Sindir Penguasa di Istana Negara?
Pilihan
-
Neraca Pembayaran RI Minus Rp109 Triliun, Biang Keroknya Defisit Transaksi Berjalan
-
Kak Ros dan Realita Pahit Generasi Sandwich
-
Immanuel Ebenezer: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan
-
Emas Antam Menggila, Harga Naik Kembali ke Rp 1,9 Juta per Gram
-
Waduh! Cedera Kevin Diks Mengkhawatirkan, Batal Debut di Bundesliga
Terkini
-
Bella Anjani Mahasiswi IKADO Surabaya Dorong Generasi Z LAWAN 'Narsisme' dengan Buku Ilustrasi
-
Niat Sholat Rebo Wekasan di Bulan Safar, Amalan Tolak Bala Beserta Pandangan Ulama
-
Festival Mangrove, Gubernur Khofifah Ajak Warga Jaga Ekosistem dan Bangun Ekonomi Berkelanjutan
-
DPRD Jatim Kritik Anggaran untuk Isu Perempuan dan Anak di Rancangan P-APBD 2025
-
DPRD Jatim Soroti Defisit dan Ketergantungan SiLPA di P-APBD 2025 yang Membengkak