SuaraJatim.id - Sampai saat ini belum ada titik temu polemik pemakaman jenazah non-muslim di Desa Sooko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.
Terakhir kasus kematian Sumiartotok warga setempat yang non-muslim. Ia meninggal lantaran positif Covid-19. Anak Sumi, Medianti, kesulitan mencari pemakaman bagi ayahnya itu.
Ia sempat meminta agar ayahnya dimakamkan di Pemakaman Kedundung. Namun dapat penolakan dari warga. Kemudian dia meminta Pemerintah Desa Sooko untuk memakamkan di Pemakaman Lingkungan Perum Sooko Indah.
Lagi-lagi, permintaan itu ditolak lantaran pemakaman tersebut diperuntukkan bagi warga muslim. Singkat cerita karena mendapat penolakan, Medianti akhirnya memutuskan memakamkan ayahnya di Blitar.
Polemik mengenai pemakaman jenazah non-muslim yang kesulitan mendapat tempat pemakaman di Desa Sooko, Kabupaten Mojokerto mendapatkan respons dari anggota DPRD Kota Setempat.
Ketua Komisi III DPRD Edi Ikhwanto, mengatakan warga Mojokerto apapun agamanya harus tetap mendapat pemakaman layak dari masing-masing tempat tinggalnya.
"Kedepannya semua warga kabupaten Mojokerto apapun agamanya tetap harus mendapatkan pemakaman yang layak di masing-masing tempat tinggalnya," kata Edi Ikhwanto, dikutip dari timesindonesia.co.id, jejaring media suara.com, Rabu (28/7/2021).
Edi menjelaskan bahwa saat ini Peraturan Daerah tentang Pemakaman Umum sedang dibahas dalam DPRD. "Kami di dewan lagi membahas perda tentang pemakaman," ujar Edi.
Edi menyayangkan adanya penolakan pemakaman yang berada di Tempat Pemakaman Umum di Desa Sooko, Kabupaten Mojokerto. "Mudah-mudahan, dan kami sangat berharap sekali tidak ada lagi penolakan terkait pemakaman warga non muslim," ujarnya.
Baca Juga: 3 Aksi Warga Jatim Kibarkan Bendera Putih, Nyerah dan Protes Pada Penerapan PPKM
Polemik ini juga mendapat sorotan dari Jaringan Islam Antidikriminasi (JIAD) Jawa Timur. Mereka mendukung upaya serius GUSDURian Mojokerto dalam upaya pemberian keadilan akses pemakaman umum (TPU) bagi warga non-Muslim Desa Sooko.
Koordinator JIAD Jatim, Aan Anshori mengatakan upaya ini merupakan rentetan terjadinya diskriminasi jenazah Ibu Emi dan Pak Totok yang tidak bisa dimakamkan di desanya sendiri karena alasan agama.
"Beberapa hari lalu, GUSDURian Mojokerto secara resmi mengirimkan surat ke otoritas Desa Sooko. Isinya, terkait klarifikasi seputar status tanah makam desa apakah khusus untuk warga Islam saja atau terbuka bagi semua warga desa," ungkap Aan.
Namun hingga saat ini surat tersebut belum direspons oleh kepala desa tanpa alasan yang jelas.
GUSDURian Mojokerto membenarkan adanya hal ini. Ketua GUSDURian Mojokerto, Imam Maliki sempat melayangkan surat untuk meminta klarifikasi dari Pemerintah Desa Sooko yang ditembuskan ke Forkompimda Kabupaten Mojokerto.
"Kami sudah melayangkan surat dan menemui Kepala Desa Sooko, tapi belum menemukan jawaban yang tepat," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
3 Aksi Warga Jatim Kibarkan Bendera Putih, Nyerah dan Protes Pada Penerapan PPKM
-
Pedih! Mama Muda Meninggal Usai Ditolak 5 RS Mojokerto, RSUD Malah Gerbangnya Diportal
-
Astaga! Emak-emak Tak Pakai Helm, Motor Selip Jatuh Hantam Aspal, Tewas Seketika
-
Jatuh dari Motor dan Kepalanya Menghantam Aspal, Korban Meninggal Seketika
-
'Nyerah' Pendapatan Macet, Pengelola Wisata Pacet Mojokerto Kibarkan Bendera Putih
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
- Syifa Hadju Anak Siapa? Ayah Kandung Dikabarkan Siap Jadi Wali Nikah
Pilihan
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
-
Profil Mohammad Jumhur Hidayat, Aktivis Buruh yang Kini Jadi Menteri Lingkungan Hidup
-
Prabowo Kocok Ulang Kabinet: Jumhur Hidayat Dilantik Jadi Menteri LH hingga Dudung Jabat Kepala KSP
-
Jumhur Hidayat Tiba di Istana Dikabarkan Jadi Menteri LH: Banyak Tugas, Harus Kerja Keras
Terkini
-
Gubernur Khofifah Terima Penghargaan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Award 2026
-
Momentum Hari Kartini, Gubernur Khofifah Bagikan BBM Gratis & Sembako untuk Ojol Perempuan di Malang
-
Holding Ultra Mikro BRI Percepat Inklusi Keuangan dan Naik Kelas Debitur PNM
-
Gugatan Rp7 Miliar Ressa Terhadap Denada Kandas: Hakim PN Banyuwangi Sebut Salah Alamat
-
Ribuan Jemaah Embarkasi Surabaya Terbang ke Tanah Suci, 2 Orang Terpaksa Tertunda Karena Sakit