SuaraJatim.id - Proses hukum para tersangka kasus Tragedi Kanjuruhan Malang memang sedang memasuki fase baru. Berkas perkara keenam tersangka sempat dikembalikan oleh kejaksaan ke kepolisian sebab belum lengkap.
Saat ini polisi masih dalam tahap melengkapi berkas-berkas tersebut. Di sisi lain, Aremania terus mendesak agar kasus diusut tuntas dan ada penambahan pasal. Terbaru, mereka bahkan meminta Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) kembali turun menyelesaikan kasus itu.
Aremania mendesak presiden menggunakan hak diskresinya menyelesaikan pengusutan Tragedi Kanjuruhan tersebut. Ini disampaikan Aremania usai bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Diah Yuliastuti, Kamis (1/12/2022) sore.
Koordinator Perwakilan Aremania Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, mengatakan saat ini yang ia lakukakan adalah langkah-langkah untuk menggali informasi. Tujuannya, untuk mengetahui lebih jelas hukumnya.
"Tetap tuntutan kami sama, pertama penambahan pasal, bahwa kami merasa pasal-pasal yang diterapkan kepada para tersangka Tragedi Kanjuruhan ini masih kurang. Sekaligus yang kedua penambahan tersangka," ungkap Zulham dikutip dari beritajatim.com jejaring media suara.com, Kamis (01/11/2022).
"Dijelaskan oleh Kepala Kejaksaan bahwa saat ini berkas sudah diberikan kembali ke kepolisian, artinya ada yang kurang. Dan masukan dari teman-teman Aremania sejalan dengan yang kami kehendaki," ujarnya menambahkan.
Zulham memaparkan, dari pertemuan tersebut, yang paling cukup memuaskan adalah bahwa berkas tragedi Kanjuruhan, ternyata masih banyak yang kurang. "Bahwa masukan kami benar berarti. Bahwa harus dilengkapi juga, termasuk juga autopsi," katanya.
"Kemarin dirilis autopsi dan kita tahu tidak memuaskan banyak pihak, terutama para Aremania. Tetapi fakta bahwa autopsi ini menjadi poin penting dalam penegakan hukum ini perlu kami sampaikan," ujarnya.
Pertemuan dengan Kajari dan juga Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana, lanjut Zulham, banyak hal yang dijelaskan. Termasuk tambahan pasal bagaimana detailnya.
Baca Juga: Sorotan Kemarin, Update Hasil Autopsi Jenazah Korban Tragedi Kanjuruhan sampai Berita Politik Jatim
"Nanti akan kami sampaikan ke Aremania terkait dengan tambahan pasal dan informasi baru ini. Sementara untuk laporan 6 tersangka, itu kewenangan polisi. Tetapi kami sampaikan juga bahwa saat ini, proses penegakan hukum ini terang benderang, sesuai dengan instruksi presiden," ujarnya.
Berita Terkait
-
Picu 'Bencana' di Malang, Ini Aturan Penerbangan Balon Udara dan Sanksi Bagi yang Melanggar
-
7 Tempat Wisata di Malang, Liburan Seru Sambil Menikmati Udara Sejuk
-
Liburan Anti Bosan di Malang Skyland: Panduan Lengkap Harga Tiket dan Aktivitas
-
BRI Tebar Kebaikan di Bulan Suci, Ribuan Sembako Disalurkan & Pemudik Dimudahkan
-
Demi Mengabdi, Mahasiswa Rantau AM UM Tak Pulang Kampung saat Lebaran!
Tag
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Jawaban Menohok Anak Bungsu Ruben Onsu Kala Sarwendah Diserang di Siaran Langsung
Pilihan
-
Harga Emas Terbang Tinggi Hingga Pecah Rekor, Jadi Rp1.889.000
-
Dari Lapangan ke Dapur: Welber Jardim Jatuh Cinta pada Masakan Nusantara
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
Terkini
-
Heboh Sejoli Ditemukan Tewas di dalam Kamar Kos Sidosermo Surabaya, Penyebabnya Masih Misteri
-
Ditunjuk Lagi Sebagai Pelatih Persik Kediri, Ini Catatan Statistik Divaldo Alves
-
DPRD Jatim Bongkar Rahasia Genjot Pertumbuhan Ekonomi
-
Massa Aksi Tolak UU TNI Surabaya: Ada Pasal-pasal yang Dapat Menyempitkan Masyarakat Sipil
-
Gubernur Khofifah di PKA II dan III BPSDM Jatim: Perkuat Kapasitas Pemimpin Birokrasi Adaptif