Biar Clear! Dana Hibah Jatim Perlu Dihapus, Gubernur dan Wakilnya Harus Diperiksa

"Dana hibah harus kita tolak bersama-sama. Saya sepakat dengan PPP. Menolak dana hibah mengantisipasi peristiwa (korupsi) di masa depan," ujarnya.

"Kita perlu taubat massal. Tiga tahun disetop, sampai dana hibah tidak lagi masuk zona gelap, tapi zona terang," ujar Surokim menegaskan.

Surokim juga menyorot kasus suap dana hibah yang menjerat Sahat Tua. Menurut dia, sehharusnya kalau menggunakan prinsip keadilan sudah semestinya penanganan hukumnya berlaku snowboling.

Artinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa semua pihak yang masuk dalam sistem itu, termasuk eksekutif-- pejabat pemerintahan dan semua yang berkaitan, bahkan sampai gubernur dan wakil gubernur.

Baca Juga: Total Kerugian Para Korban Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo Sampai Rp 9 Triliun

"Masak kemudian ini (eksekutif) tidak ada kaitannya? Wong pertanggungjawaban LPJ itu kan melibatkan eksekutif. Ya di snowball sekalian. Karena ini kan sistem jadi satu. Jadi tunggu giliran saja menurut saya. Dan ini tidak boleh berhenti, harus clear," katanya.

Termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur? Surokim menjawab pendek, "Harusnya...,kalau tidak terlibat ngapain takut? Ini juga untuk edukasi publik."