SuaraJatim.id - Sejumlah civitas akademika Universitas Jember (Unej) turut mengambil sikap terkait dinamika politik yang terjadi belakangan.
Ratusan mahasiswa, dosen, hingga guru besar menuntut penghentian politisasi kebijakan negara. Deklarasi tersebut dilakukan di double way Universitas Jember, Senin (5/2/2024).
Deklarasi tersebut dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Forum Civitas Akademika Universitas Jember.
“Kami menuntut seluruh cabang kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif, untuk senantiasa memedomani TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan menjalankan nilai-nilai Pancasila,” ujar guru besar Fakultas Hukum Unej Dominikus Rato mengutip dari Beritajatim.com--partner Suara.com.
Baca Juga: Ada 19.552 Kasus, Jember Jadi Kota di Jatim Paling Banyak Pelanggaran APK Sepanjang Masa Kampanye
Pihaknya juga meminta penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan pemerintah untuk netral.
Tidak hanya itu, Rato juga mendorong pemerintah untuk memberikan teladan yang baik.
“Kami menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara oleh Presiden yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam pemilihan umum,” kata Rato.
Dia juga menyindir mengenai etika dalam penyelenggaraan pemilu. Rato mendesak penyelenggara pemilu menjunjung tinggi prinsip transparansi dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan pihak-pihak tertentu.
“Kami mengajak civitas akademika perguruan tinggi terlibat bersama Rakyat untuk terus mengawal pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” kata Rato.
Baca Juga: Duhh! Panwascam Kota Mojokerto Beramai-ramai Mundur, Begini Kata Bawaslu
Rato mengungkapkan, bangsa ini telah disuguhkan bermacam peristiwa dan permasalahan yang mengkhawatirkan serta mencemaskan. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya pembusukan hukum dan kemerosotan demokrasi.
Pemilu, kata dia, seharusnya dijalankan tanpa rasa takut dan intimidasi. Pemilihan umum semestinya melibatkan partisipasi rakyat. Menurutnya, pemilu menjadi caar terbaik yang akan memperjuangkan kesetaraan, kemerataan, keadilan, dan kesejahteraan.
“Bangsa Indonesia telah bersepakat memilih bentuk negara kesatuan yang
berbentuk republik dengan landasan negara hukum yang memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan konstitusi,” kata Rato.
Berita Terkait
-
Ajak Difabel Jadi Staf Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad: Pokoknya Mau...
-
Apa Itu Badan Intelijen Keuangan? Ini Rincian Tugas dan Fungsinya, Dipimpin Langsung Menteri Sri Mulyani
-
Prabowo Pastikan Tetap Kendalikan Kabinet Meski Kunker ke Luar Negeri, Minta Anak Buahnya Telepon
-
Siapa Niatus Sholihah? Ditawari Raffi Ahmad Jadi Staf Utusan Khusus Presiden usai Lulus
-
Alasan Warga Latin Pilih Donald Trump Ternyata Cukup Sederhana
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
- Jadi Anggota DPRD, Segini Harta Kekayaan Nisya Ahmad yang Tak Ada Seperempatnya dari Raffi Ahmad
Pilihan
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
-
Pegawai Komdigi Manfaatkan Alat AIS Rp250 M untuk Lindungi Judol, Roy Suryo Duga Ada Menteri Ikut 'Bermain'
-
Trump Effect! Wall Street & Bursa Asia Menguat, IHSG Berpotensi Rebound
-
Baru Sebulan Jadi Bos NETV, Manoj Punjabi Mengundurkan Diri
-
Harga Emas Antam Meroket! Naik Rp14.000 per Gram Hari Ini
Terkini
-
Risma Dapat Curhatan Masih Sulitnya Dapatkan Izin Bangun Gereja
-
Siap Mengawal, Luluk Puji Kebijakan Penghapusan Utang UMKM
-
Viral Bagi-Bagi Amplop di Probolinggo Bikin Heboh, Bawaslu Turun Tangan
-
Alasan Golkar Usulkan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional
-
Khofifah Dapat Hadiah Wayang Kresna, Simak Karakter dari Tokoh Legendaris Ini