SuaraJatim.id - Akademisi Universitas Airlangga (Unair) mengatasnamakan 'Unair Memanggil' mengkritik Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.
Kritikan tersebut dibacakan di Gedung Pascasarjana Universitas Airlangga, Kampus B Jalan Airlangga Surabaya, Senin (5/2/2024).
"Kamu punya 4 seruan, pertama mengecam segala bentuk praktek pelemahan demokrasi. Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan harus merawat Republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun pihak dalam politik elektoral, dan menghentikan praktek melanggengkan politik kekeluargaan," ujar Guru Besar Sosiologi FISIP Unair, Prof Hotman Siahaan, Senin (5/2/2024).
Dikesempatan ini, Hotman mendorong Presiden Jokowi dan juga aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan juga kemerdekaan warga Indonesia memilih dengan bebas di Pemilu 2024.
"Mendesak presiden, aparat negara untuk menghormati, menjamin kemerdekaan atas rakyat sipil dan politik, juga ekonomi, sosial, budaya tiap negara, kebebasan bernegara, berekspresi setiap warga negara, karena warga negara Indonesia, dan bukan elit penguasa," jelasnya.
Puluhan akademisi Unair ini juga mendesak KPU dan Bawaslu menjalankan proses Pemilu dan Pilpres 2024 secara jurdil tanpa adanya intervensi dari penguasa serta jauh dari kecurangan.
"Tanpa kekerasan, dan mengutuk segala praktek jual beli suara, atau politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu, partai politik harus memperbaiki diri dalam fungsi-fungsi artikulasi, agregasi dan pendidikan politik warga negara," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Hotman juga mengecam adanya intimidasi yang terjadi di lapangan, selama masa kampanye.
"Mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi, berharap kebebasan mimbar-mimbar akademik dan akademisi, perguruan tinggi harus senantiasa menjaga marwah Nasionalitas demi tegaknya Republik," tegasnya.
Baca Juga: Civitas Akademika Unej Nyatakan Sikap: Bangsa Ini Disuguhkan Peristiwa Mengkhwatirkan
Ia juga menegaskan, jika yang dilakukan oleh akademisi Unair ini bukan menjalankan politik praktis, namun seruan pada kecurangan yang selama ini sudah terjadi.
"Kampus ini hanya memberikan seruan moral, kami tidak melakukan tindakan politik praktis, seruan ini adalah bingkai pemerintahan ini bisa menjalankan proses demokrasi, itu semangat kami. Untuk Airlangga, kami mengingatkan pada masyarakat, kami di kampus ini pernah mengalami kekerasan, oleh penguasa pada saat itu," tandasnya.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
Berita Terkait
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
Pilihan
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
Terkini
-
Harta Karun di Balik Serat Kayu: Kisah Guru Trenggalek Merawat Manuskrip Islam Abad ke-19
-
Kisah Tragis Gatot yang Dieksekusi Anak Angkat Secara Sadis di Nganjuk
-
BRI Hadirkan Harapan Baru Bagi Mantan Pekerja Migran Indonesia Melalui KUR dan Pemberdayaan UMKM
-
Maut Menjemput Usai MPLS: Tabrakan Beruntun 4 Motor Pelajar di Ngawi, Satu Siswa SMK Tewas
-
Gudang Amunisi TNI AD di Madiun Meledak, Satu Prajurit Gugur