Belasan SD di Blitar Krisis Siswa, Ada yang Hanya Punya Kurang dari 20 Anak

SuaraJatim.id - Belasan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Blitar mengalami krisis siswa. Bahkan, ada sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 20 anak.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Adi Andaka mengakui ada beberapa sekolah yang pagunya tidak terpenuhi.

Saat di wilayahnya ada mencapai 634 sekolah dasar negeri dan 31 sekolah dasar swasta. Setiap sekolah memiliki jumlah siswa yang berbeda-beda. Namun, tidak semuanya memenuhi pagu.

Karena itu, pihaknya berencana melakukan merger pada 19 SD untuk melakukan efisiensi terhadap sekolah yang sepi peminat.

Baca Juga: Selain Gus Samsudin, Polda Jatim Tetapkan Kameramen dan Editor Tersangka Video Boleh Tukar Pasangan

“Iya ada rencana (merger/regrouping), sekiranya sekolah itu memiliki kondisi tertentu. Rencana ada sekitar 19 SD Negeri, dimerger tahun ini,” ujarnya dikutip dari Beritajatim.com--media partner Suara.com, Kamis (7/3/2024).

Pihaknya berharap dengan penggabungan tersebut bisa lebih menghemat biaya pendidikan.

Adi menjelaskan, merger tersebut akan dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. “Dalam artian pertimbangannya itu siswanya hanya sedikit, dan jarak sekolah satu dengan yang lain berdekatan,” terangnya.

Dia mengakui, langkah merger memang memiliki dampak. Mulai dari jarak tempuh anak ke sekolah marger menjadi lebih jauh sehingga meningkatnya biaya akomodasi yang dikeluarkan orang tua.

Kendati demikian, Adi menyebut bahwa keputusan tersebut sudah menjadi kesepakatan antara orang tua siswa hingga perangkat desa. Termasuk pertimbangan sejumlah guru yang sudah masuk masa pensiun.

Baca Juga: Gus Samsudin Resmi Tersangka Kasus Tukar Istri, Pengacara Klaim Video Sudah Disclaimer Sejak Awal

Merger dibutuhkan untuk mengefiensi sumber daya manusia (SDM). “Kemudian juga SDMnya lebih maksimal dan efisien. Kasihan kalau siswanya hanya sedikit,” katanya.

Namun, pihaknya tetap akan mempertahankan keberadaan SD Negeri di masing-masing desa/kelurahan. Termasuk desa/kelurahan terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan. Itu dilakukan agar masyarakat tetap dapat memperoleh akses pendidikan yang mudah.

“Tetap kami pertahankan untuk SD Negeri di daerah terpencil, ini juga untuk memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak disana,” pungkasnya.